Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaduh soal "Reshuffle", PDI-P Terus Sudutkan Nasdem, Jokowi Bilang Tunggu Saja

Kompas.com - 04/01/2023, 08:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perombakan kabinet atau reshuffle di awal tahun terus bergulir.

Namun, perhatian publik justru tersorot hanya ke dua partai politik yang seakan 'menyibukkan' diri menanggapi rencana reshuffle tersebut

Dua partai politik ini adalah PDI-P dan Partai Nasdem.

PDI-P masih bersikeras minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi dua menteri Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Dua menteri ini dinilai PDI-P layak dievaluasi Jokowi terkait rencana reshuffle awal tahun.

Baca juga: Saat Jokowi Tiga Kali Tak Membantah Kabar Reshuffle pada 2023...

Jokowi pasti reshuffle

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat adalah sosok yang pertama kali meminta dua menteri Nasdem dievaluasi Jokowi.

Dalam pernyataan terkininya, Djarot semakin menyudutkan Nasdem akan terkena perombakan kabinet oleh Jokowi.

Presiden, kata Djarot, dipastikan akan melakukan perombakan kabinet itu. Namun, terkait waktunya, ia menyerahkan hal tersebut kepada presiden.

"Pak Jokowi sudah memberi sinyal, reshuffle itu pasti akan dilakukan, pasti. Apakah akan jangka waktu dekat, atau dua tiga bulan, menurut Pak Jokowi, tunggu waktunya, tunggu saja kan begitu, tapi pasti," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan mengapa dirinya menyarankan Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri Nasdem.

Baca juga: Djarot: Lebih Baik Menteri-menteri Nasdem Mengundurkan Diri, Itu Lebih Gentle

Djarot mengatakan, ia menyarankan evaluasi karena melihat kinerja kedua menteri itu. Sebab, ia merupakan anggota Komisi IV DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK.

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa menteri pertanian dan menteri kehutanan KLHK itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," ujar Djarot.

Diminta gentle undur diri

Lebih lanjut, Djarot menyarankan dua menteri Nasdem tersebut mengundurkan diri dari pemerintahan.

Sebab, ia menduga ada ketidakcocokan menteri-menteri itu dengan kebijakan Presiden Jokowi.

Oleh karenanya, kinerja menteri itu pun diyakini akan dievaluasi Jokowi.

Halaman:


Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com