Wapres Dijuluki The King of Silent, Jubir: Wapres Bekerja dengan Baik

Sebelumnya, dalam unggahan di media sosial baik Twitter maupun Instagram, BEM KM Unnes menyampaikan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres Ma'ruf Amin, dan Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam unggahannya BEM KM Unnes menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service, Ma'ruf sebagai The King of Silent, dan Puan sebagai The Queen of Ghosting.

Mereka juga menyertakan foto dari ketiganya yang diedit seolah mengenakan mahkota raja dan ratu.

Pada penjelasannya BEM KM Unnes menulis, Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai Presiden dan mengingkari janji politiknya.

Baca juga: Wapres Sebut Tiga Tantangan Besar Perbankan Digital Syariah di Indonesia

"Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi," tulis akun @bemkmunnes.

Misalnya adalah perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi, dan penanganan pandemi.

Sementara terhadap Ma'ruf Amin, BEM KM Unnes menyebut bahwa pada masa pandemi ini, seharusnya Ma'ruf turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Presiden.

"Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya di masa pandemi," tulis akun tersebut.

"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas yakni agama Islam," tulis akun itu lagi.

Menurut BEM KM Unnes, hal tersebut tampak pada pernyataan politik Wapres tentang halalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Wapres Ungkap Hambatan Percepatan Pertumbuhan Bisnis Perbankan Syariah di Indonesia

Sementara kepada Puan Maharani, BEM KM Unnes menilai bahwa ia memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode saat ini.

"Khususnya di masa pandemi yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan. UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," tulis akun BEM KM Unnes.