Wapres Sebut Tiga Tantangan Besar Perbankan Digital Syariah di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, terdapat tiga tantangan besar dalam pengembangan layanan perbankan digital syariah di Indonesia.

Menurut dia, potensi layanan perbankan digital syariah tersebut sudah ada, terlebih di masa pandemi Covid-19, perilaku masyarakat berubah karena penggunaan sistem digital menjadi suatu kebutuhan.

"Setidaknya terdapat tiga tantangan besar agar layanan perbankan digital syariah dapat berjalan aman dan lancar," ujar Ma'ruf, dalam webinar yang diselenggarakan PT Bank Aladin Syariah, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Wapres Ungkap Hambatan Percepatan Pertumbuhan Bisnis Perbankan Syariah di Indonesia

Menurut Ma'ruf, regulasi terkait layanan perbankan digital syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan tantangan pertama.

Ia mengatakan, keberadaan regulasi penting untuk menjaga kenyamanan berinvestasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

"Kedua, sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat, sistem perbankan digital syariah kiranya juga telah mengimplementasikan nilai-nilai syariah sebagaimana ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia," kata dia.

Tantangan terakhir yakni perluasan pangsa pasar perbankan digital syariah.

Ia menekankan, inklusi dan literasi perbankan digital harus lebih ditingkatkan terhadap masyarakat ataupun badan usaha seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional, dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Baca juga: Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Harus Efisien dan Kompetitif

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pengguna telepon selular di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Bahkan pada 2019 mencapai 63,53 persen dari jumlah penduduk.

"Data-data tersebut menunjukkan bahwa sistem digitalisasi perbankan syariah dapat mudah berkembang dan diterima masyarakat," ucap dia.