Wapres Dijuluki The King of Silent, Jubir: Wapres Bekerja dengan Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (KM Unnes) mengkritik pemerintah melalui unggahan di media sosial, Rabu (7/7/2021).

Salah satu kritik yang disampaikan BEM KM Unnes ditujukan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dalam unggahannya, BEM KM Unnes menyebut Wapres Ma'ruf Amin sebagai The King of Silent.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menilai, BEM KM Unnes tidak melihat secara utuh duduk persoalan yang sebenarnya saat menyampaikan kritik tersebut.

"Saya ingin menegaskan bahwa apa yang dikemukakan oleh teman-teman mahasiswa atau para pengamat tidak melihat secara utuh duduk persoalan sebenarnya seperti apa, itu saya kira tidak benar, karena pada dasarnya Wapres bekerja dengan baik," kata Masduki dalam konferensi pers, Rabu.

Masduki mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Wapres bukan pekerja eksekutorial atau orang yang mengeksekusi segala kebijakan atau program-program kerja yang dibuat.

Baca juga: BEM KM Unnes Sebut Maruf Amin sebagai The King of Silent

Sebab yang mengeksekusi itu semua adalah kementerian/lembaga terkait.

Ia menjelaskan, Wapres bekerja mengoordinasi pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dikerjakan Presiden tetapi dilimpahkan kepada Wapres.

"Sepanjang pada tugas, pokok, dan fungsi itu, Wapres di mata saya dan tim lain yang mendampingi sudah bekerja cukup baik," kata dia.

Menurut Masduki, penilaian-penilaian yang diberikan terhadap kinerja Wapres itu ketika dibandingkan dengan survei-survei reputatif sangat berkesinambungan.

Sebab, ujar dia, tidak sedikit pula survei-survei yang tidak memiliki reputasi baik kerap kali memojokkan kinerja Wapres Ma'ruf.

"Artinya bahwa memang Wapres bekerja. Bahwa bekerja tidak selalu didengungkan, tidak selalu disuarakan, iya. Karena memang Wapres kita ini dengan gaya low profile punya argumentasi tersendiri. Kalau Presiden sudah berbicara ya, cukup lah," ucap dia.

Baca juga: Wapres Minta Bangsa Indonesa Rawat Keberagaman

Lebih lanjut Masduki juga menyoroti bahwa sikap mahasiswa yang kritis sangat baik dan kritik kepada suatu keadaan, termasuk jalannya kekuasaan memang harus muncul dari para mahasiswa yang kritis dan independen.

Namun ia mengharapkan kritik-kritik itu turut memiliki pembanding.

Hal tersebut sangat penting mengingat dalam negara demokrasi tidak boleh menghalang-halangi kebebasan berpendapat.

Sebelumnya, dalam unggahan di media sosial baik Twitter maupun Instagram, BEM KM Unnes menyampaikan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres Ma'ruf Amin, dan Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam unggahannya BEM KM Unnes menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service, Ma'ruf sebagai The King of Silent, dan Puan sebagai The Queen of Ghosting.

Mereka juga menyertakan foto dari ketiganya yang diedit seolah mengenakan mahkota raja dan ratu.

Pada penjelasannya BEM KM Unnes menulis, Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai Presiden dan mengingkari janji politiknya.

Baca juga: Wapres Sebut Tiga Tantangan Besar Perbankan Digital Syariah di Indonesia

"Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi," tulis akun @bemkmunnes.

Misalnya adalah perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi, dan penanganan pandemi.

Sementara terhadap Ma'ruf Amin, BEM KM Unnes menyebut bahwa pada masa pandemi ini, seharusnya Ma'ruf turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Presiden.

"Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya di masa pandemi," tulis akun tersebut.

"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas yakni agama Islam," tulis akun itu lagi.

Menurut BEM KM Unnes, hal tersebut tampak pada pernyataan politik Wapres tentang halalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Wapres Ungkap Hambatan Percepatan Pertumbuhan Bisnis Perbankan Syariah di Indonesia

Sementara kepada Puan Maharani, BEM KM Unnes menilai bahwa ia memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode saat ini.

"Khususnya di masa pandemi yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan. UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," tulis akun BEM KM Unnes.