Kompas.com - 07/07/2021, 17:42 WIB
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraDirektur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai permintaan Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irine agar pemerintah membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat merupakan pernyataan yang tak sensitif.

Para elite politik seharusnya memahami penderitaan masyarakat yang sedang berjibaku melawan Covid-19 dengan jumlah warga yang meninggal dunia akibat Covid-19 yang bertambah setiap harinya.

"Inilah pejabat yang tak sensitif dengan kesulitan dan penderitaan rakyat. Rakyat sedang berjibaku melawan Covid-19 dan setiap hari berguguran. Namun di saat yang sama pejabatnya bicara hal yang keblinger, ingin privilege," kata Ujang saat dihubungi, Rabu (7/7/2021).

Ia menyebutkan, sebelumnya para pejabat, dalam hal ini anggota DPR pun telah mendapat keistimewaan dengan diberikan pelat mobil khusus anggota DPR.

Baca juga: Usulkan RS Covid-19 untuk Pejabat, Wasekjan PAN: Harus Diistimewakan

Ia pun mengingatkan bahwa fasilitas-fasilitas itu bukan miliki mereka pribadi melainkan dibayar oleh masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Memang negara ini milik mereka? Ini kan negara milik rakyat, bukan milik mereka para pejabat. Bila perlu pun mereka minta disiapkan pemakaman khusus pejabat," kata Ujang.

Ia juga menegaskan, tidak ada urgensinya membangun rumah sakit khusus bagi para pejabat karena akan menambah beban keuangan negara.

Usul mendirikan rumah sakit khusus bagi pejabat pun dinilai hanya akan menjadi bumerang karena dapat menciptakan rasa ketidakadilan di tengah masyarkat.

"Utang negara yang menggunung dan APBN yang minus harusnya mereka sadar diri. Dan juga akan menambah rasa benci rakyat pada mereka karena akan menciptakan ketidakadilan," ujar dia.

Baca juga: Disperkimtan Kota Bekasi Rata-rata Makamkan 72 Jenazah Pasien Covid-19 Per Hari

Sebelumnya, Rosaline mengusulkan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus Covid-19 bagi para pejabat karena ia menilai banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit di tengah pandemi Covid-19.

"Saya sedih, (dalam) satu, dua bulan ini banyak membantu pejabat negara untuk refer ke rumah sakit yang ada di Jakarta, pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," kata Rosaline, dalam acara rilis survei Median, Rabu (7/7/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Gelar Dua Ratas untuk Antisipasi Mobilitas Nataru, Ini Penjelasan Moeldoko

Presiden Gelar Dua Ratas untuk Antisipasi Mobilitas Nataru, Ini Penjelasan Moeldoko

Nasional
Beda Pendapat, Tiga Hakim MK Sebut Pembentukan UU Minerba Cacat Formil

Beda Pendapat, Tiga Hakim MK Sebut Pembentukan UU Minerba Cacat Formil

Nasional
Relawan Yakin 99 Persen Pendukung Jokowi Juga Pendukung Ganjar Pranowo

Relawan Yakin 99 Persen Pendukung Jokowi Juga Pendukung Ganjar Pranowo

Nasional
Meski Kasus Covid-19 Menurun, Satgas Minta Masyarakat Tidak Lengah dan Abai Prokes

Meski Kasus Covid-19 Menurun, Satgas Minta Masyarakat Tidak Lengah dan Abai Prokes

Nasional
Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Dicegah ke Luar Negeri

Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan 'Panggung' Baru

Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan "Panggung" Baru

Nasional
Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku? Ini Penjelasan Satgas

Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
MK Tolak Uji Formil UU Minerba, Tiga Hakim Sampaikan Perbedaan Pendapat

MK Tolak Uji Formil UU Minerba, Tiga Hakim Sampaikan Perbedaan Pendapat

Nasional
Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Nasional
Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Nasional
Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Nasional
Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nasional
Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Nasional
Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.