Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: SDM Indonesia Harus Mampu Bersaing dan Cepat Adaptasi Teknologi

Kompas.com - 06/07/2021, 16:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus mampu bersaing dan cepat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi.

Pasalnya, salah satu prioritas nasional untuk mencapai Indonesia maju adalah membangun SDM unggul, yaitu SDM sehat, cerdas, berdaya saing, produktif, berakhlak mulia, dan setia kepada NKRI.

Menurut Ma'ruf, SDM unggul merupakan penentu keberhasilan dalam mewujudkan kemajuan dan kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

"SDM Indonesia harus dipersiapkan untuk mampu bersaing dan cepat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi yang mendisrupsi segala bidang," kata Ma'ruf saat kuliah umum Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Tahun 2021 Lemhanas RI, Selasa (6/7/2021).

Namun, kata dia, pada kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, membangun SDM unggul menjadi tantangan tersendiri.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Sedang Hitung Kemungkinan Tambahan Anggaran untuk Pemulihan Ekonomi

Terutama bagi dunia pendidikan yang menjadi titik utama dalam membentuk SDM tersebut.

Pada masa pandemi Covid-19, kata dia, sistem pembelajaran yang semula dilaksanakan secara tatap muka belum memungkinkan, sehingga dilakukan secara daring.

Meskipun, kata dia, pembelajaran secara daring di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru.

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengenal pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang karakteristiknya memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka.

"PJJ sifatnya terbuka, belajar mandiri, dengan memanfaatkan teknologi," kata dia.

Selain itu, kata dia, pandemi Covid-19 saat ini menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pemanfaatan teknologi.

Menurut Ma'ruf, pendidikan bukan sekedar mentransmisi pengetahuan tetapi harus dipastikan bagaimana suatu pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik.

Oleh karena itu, kata dia, sedianya peran guru, dosen, dan interaksi yang terjadi dengan peserta didik tidak dapat digantikan oleh teknologi.

Baca juga: Wapres Sebut Seluruh Negara Masih Cari Solusi Cegah Penyebaran Covid-19

"Pendidikan bukan hanya bagaimana pengetahuan didapatkan, akan tetapi bagaimana suatu nilai, kerja sama, serta kompetensi dapat ditransformasikan," kata dia.

Namun di Indonesia, kata dia, tantangan pembelajaran daring juga dihadapkan pada kondisi persebaran geografis penduduk yang terdiri dari ribuan pulau.

Kemampuan dan ketersediaan dukungan teknologi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya pun berbeda.

Dengan demikian, Ma'ruf menilai dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengatasinya melalui berbagai upaya kreatif dan inovatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com