BKN: Pegawai KPK yang Lulus Tes Wawasan Kebangsaan Dilantik 1 Juni

Kompas.com - 11/05/2021, 17:53 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memenuhi syarat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) akan dilantik pada 1 Juni 2021.

Berdasarkan pengumuman KPK, ada 1.274 orang yang memenuhi syarat, 75 orang tidak memenuhi syarat, dan 2 orang lainnya tidak mengikuti tes alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Rencananya 1 Juni dilantik. (Dilantik) Pimpinan KPK,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada Kompas.com, Selasa (11/5/2021).

Baca juga: Pukat UGM Sebut Tak Ada Korelasi antara TWK dan Profesionalisme Pegawai KPK

Namun, ia belum memberikan penjelasan terkait 75 pegawai yang tidak memenuhi persayaratan tes.

Sebelumnya diberikan, sebanyak 75 pegawai KPK tidak memenuhi syarat setelah mengikuti TWK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, TWK itu diikuti oleh 1.351 pegawai KPK, sebagai bagian dari alih status kepegawaian menjadi ASN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hasilnya, yang memenuhi syarat dan lolos TWK diketahui 1.274 orang.

"Yang tidak memenuhi syarat (TMS) 75 orang, pegawai yang tidak hadir sebanyak 2 orang," ucap Ghufron, dalam konferensi pers pengumuman hasil asesmen TWK di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Rabu (5/5/2021).

Baca juga: Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, pihaknya tidak pernah memecat pegawai yang tidak lolos TWK.

Ia memastikan, hingga saat ini, KPK tidak pernah membicarakan sedikitpun soal pemecatan.

“Saya ingin katakan, sampai hari ini KPK tidak pernah mengatakan dan menegaskan ada proses pemecatan,” kata Firli.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara terkait 75 pegawai yang tidak lolos TWK ini.

"Selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari Kementerian PAN-RB dan BKN RI, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS," kata Cahya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.