Kompas.com - 10/05/2021, 11:29 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, Presiden Joko Widodo bisa membatalkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

TWK merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Feri, jika presiden mendengarkan desakan sejumlah masyarakat terkait kejanggalan dari proses TWK tersebut dan ingin membatalkannya, Jokowi tinggal memerintahkan secara langsung atau tertulis.

"Tinggal perintah, baik langsung maupun tertulis," kata Feri kepada Kompas.com, Senin (10/5/2021).

Baca juga: ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

Feri pun menduga bahwa Jokowi tahu proses TWK yang diprediksi berujung pada pemecatan 75 pegawai KPK itu.

Sebab, menurut dia, penyelenggara TWK yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga di bawah presiden.

"Kuat dugaan Presiden adalah pemain utama dari berlangsungnya pemecatan ini, sebab berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan, baik KPK, Kemenpan-RB dan BKN adalah bawahan Presiden," kata Feri.

Oleh sebab itu, menurut dia, untuk membuktikan tidak terlibat dalam upaya yang dinilai sebagai pelemahan KPK secara sistematis ini, Jokowi tinggal meminta BKN menindaklanjuti hasil TWK tersebut jika ingin membatalkannya.

"Tidak mungkin TWK yang bertentangan dengan UU KPK, UU ASN dan PP Nomor 41 Tahun 2020 yang turut presiden bentuk, dapat dilanggar begitu saja oleh peraturan KPK yang dibentuk Firli tanpa didukung oleh Istana," kata Feri

"Jadi TWK yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diyakini, UUD 1945, UU HAM, UU Administrasi Pemerintahan itu tentu saja dapat dibatalkan Jokowi. Misalnya, Presiden memerintahkan BKN untuk menindaklanjuti hasil TWK tersebut," ucap dia.

Baca juga: Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Sebelumnya, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) meminta Presiden Jokowi membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Lakpesdam PBNU menilai bahwa pelaksanaan TWK tersebut cacat etik dan moral.

"Meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan TWK yang dilakukan terhadap 1.351 pegawai KPK karena pelaksanaan TWK cacat etik, moral, dan melanggar hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi UUD 1945," demikian pernyataan Lakpesdam PBNU dikutip dari siaran pers, Minggu (9/5/2021).

Baca juga: KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

Nasional
Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

Nasional
Epidemiolog Sayangkan Pelonggaran Penggunaan Masker: Kondisi Belum Benar-benar Aman

Epidemiolog Sayangkan Pelonggaran Penggunaan Masker: Kondisi Belum Benar-benar Aman

Nasional
Update 17 Mei: Positivity Rate PCR 1,63 Persen

Update 17 Mei: Positivity Rate PCR 1,63 Persen

Nasional
Alasan Pemerintah Bolehkan Lepas Masker di Area Terbuka Menurut Menkes

Alasan Pemerintah Bolehkan Lepas Masker di Area Terbuka Menurut Menkes

Nasional
Pengamat Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Bisa Bikin Masyarakat Tak Pilih Kucing Dalam Karung

Pengamat Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Bisa Bikin Masyarakat Tak Pilih Kucing Dalam Karung

Nasional
Mulai Besok, Pelaku Perjalanan dari Luar Maupun Dalam Negeri Tak Perlu Tes Covid-19

Mulai Besok, Pelaku Perjalanan dari Luar Maupun Dalam Negeri Tak Perlu Tes Covid-19

Nasional
Disebut Paling Tepat Gantikan Anies, Heru: Masih Banyak Kandidat Lebih Baik

Disebut Paling Tepat Gantikan Anies, Heru: Masih Banyak Kandidat Lebih Baik

Nasional
Update 17 Mei: Masih Ada 3.221 Orang Berstatus Suspek Covid-19

Update 17 Mei: Masih Ada 3.221 Orang Berstatus Suspek Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Mei 2022: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Berkurang 799 Pasien

UPDATE 17 Mei 2022: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Berkurang 799 Pasien

Nasional
Kepada Jokowi, Pedagang: Minyak Goreng Murah Sekarang, tetapi Enggak Ada Pembeli

Kepada Jokowi, Pedagang: Minyak Goreng Murah Sekarang, tetapi Enggak Ada Pembeli

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 1.029, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.890.826

UPDATE 17 Mei: Tambah 1.029, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.890.826

Nasional
Update 17 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.481

Update 17 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.481

Nasional
Ridwan Kamil Temui Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Sebut Silaturahmi Lebaran

Ridwan Kamil Temui Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Sebut Silaturahmi Lebaran

Nasional
Kejagung Tetapkan Lin Che Wei Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Minyak Goreng

Kejagung Tetapkan Lin Che Wei Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Minyak Goreng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.