Penjelasan Kemenkes soal Pembayaran Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan pada 2020

Kompas.com - 11/05/2021, 17:43 WIB
Tenaga kesehatan menjemur sepatu APD usai dicuci di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (2/3/2021). Hingga satu tahun berselang, pada 1 Maret 2021, pemerintah mencatat ada 1.341.314 kasus positif COVID-19 di Indonesia sejak pengumuman kasus pertama. Dari jumlah kasus tersebut, 1.151.915 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh sementara 36.325 orang lainnya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJATenaga kesehatan menjemur sepatu APD usai dicuci di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (2/3/2021). Hingga satu tahun berselang, pada 1 Maret 2021, pemerintah mencatat ada 1.341.314 kasus positif COVID-19 di Indonesia sejak pengumuman kasus pertama. Dari jumlah kasus tersebut, 1.151.915 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh sementara 36.325 orang lainnya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya mempercepat pembayaran tunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes) Tahun 2020.

Plt Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenkes Kirana Pritasari menjelaskan, dari total tunggakan insentif tahun 2020 sebesar Rp 1,48 triliun, pihaknya sudah mengajukan review kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar blokir anggaran pada Badan PPSDM dibuka.

Ia mengatakan, setelah BPKP menerbitkan review secara bertahap, maka total blokir anggaran yang sudah dibuka hingga saat ini sebesar Rp 1,097 triliun.

"Sehingga secara keseluruhan dari pagu yang diblokir 1,48 triliun ini, tinggal tersisa 382,8 miliar yang masih harus di-review oleh teman-teman BPKP," kata Kirana dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (11/5/2021).

Baca juga: Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Menurut Kirana, sebagian besar tunggakan merupakan dana insentif pada Desember.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, dari total tunggakan sebesar Rp 1,48 triliun, anggaran yang sudah disetujui untuk dibayarkan yakni sebesar Rp 790,28 miliar untuk 124.855 nakes.

"Artinya kami sudah mengajukan proses ke Kemenkeu dan disetujui, kami menunggu hasilnya yang biasanya adalah membutuhkan satu, dua hari ke depan," ujarnya.

Kirana menambahkan, pembayaran tunggakan insentif nakes di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet untuk Desember 2020 sudah dibayarkan sebesar Rp 11,8 miliar.

Baca juga: Kemenkes: Pencairan Tunggakan Insentif Nakes 2020 Capai Rp 580 Miliar

Ia mengatakan, untuk pembayaran insentif periode Januari tahap pertama dan kedua, sudah dibayarkan dengan transfer mandiri pada Februari dan Maret.

"Jadi ini dari rekening bendahara di badan PPSDM langsung kepada rekening para tenaga kesehatan, nah untuk yang April baru beberapa hari masuk, kami proses ini yang dibayarkan melalui KPPN kementerian Keuangan," ucapnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X