Pukat UGM Sebut Tak Ada Korelasi antara TWK dan Profesionalisme Pegawai KPK

Kompas.com - 10/05/2021, 17:02 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dinilai menjadi bukti tidak adanya korelasi antara tes wawasan kebangsaan (TWK) dengan profesionalisme dan integritas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan penuturan sumber Kompas.com, OTT tersebut dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas Penyelidik, Harun Al Rasyid.

Harun disebut menjadi salah satu pegawai yang tidak lolos TWK sebagai proses alih status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Selain Harun, ada pegawai lain yang tak lolos TWK terlibat dalam penangkapan itu.

Baca juga: OTT Bupati Nganjuk Dipimpin dan Beranggotakan Pegawai yang Tak Lolos TWK KPK

"Hal ini menunjukkan tes wawasan kebangsaan tidak memiliki korelasi dengan profesionalitas dan integritas pegawai," ujar Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman Zaenur, kepada Kompas.com, Senin (10/5/2021).

Zaenur berpandangan, Harun tidak lolos TWK karena substansi soal yang diskriminatif dan cenderung tendensius ingin mengetahui pandangan peserta terkait politik dan keagamaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Materi seleksi memang absurd, diskriminatif, dan lebih condong ingin mengetahui pandangan pribadi pegawai mengenai politik dan keagamaan yang sangat privat," ucap Zaenur.

Baca juga: Dua Bupati Nganjuk Terjerat Dugaan Jual Beli Jabatan, Pukat UGM: Tidak Ada Perbaikan yang Berarti

Zaenur menilai, KPK akan kehilangan pegawai seperti Harun jika memberhentikan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat atau tak lolos TWK.

"Jika pimpinan KPK nekat membuang 75 pegawai seperti Harun ini, maka Indonesia akan sangat rugi, kehilangan para patriot yang selama ini bekerja menjaga Republik dari ketamakan para koruptor," pungkas dia.

Polemik tentang TWK sebagai proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN masih terjadi hingga saat ini.

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris menyebut tes tersebut bermasalah dan tidak bisa dijadikan alasan memberhentikan pegawai.

Baca juga: OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

Dalam pandangan pribadinya, Syamsuddin juga menerangkan bahwa Dewas tidak pernah dilibatkan dalam proses alih status kepegawaian.

Dikutip dari Antara, Minggu (9/5/2021), Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menegaskan, pihaknya akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi pada Undang-Undang KPK terkait dengan alih status kepegawaian tersebut.

Salah satu poin putusan MK dalam uji materi yakni, alih status kepegawaian KPK tidak boleh merugikan para pegawai yang sebelumnya telah mengabdi di lembaga antirasuah itu

Ghufron juga menekankan, tidak ada pemecatan atau pemberhentian pegawai KPK yang tak lolos TWK.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.