Kompas.com - 10/05/2021, 17:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dinilai menjadi bukti tidak adanya korelasi antara tes wawasan kebangsaan (TWK) dengan profesionalisme dan integritas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan penuturan sumber Kompas.com, OTT tersebut dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas Penyelidik, Harun Al Rasyid.

Harun disebut menjadi salah satu pegawai yang tidak lolos TWK sebagai proses alih status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Selain Harun, ada pegawai lain yang tak lolos TWK terlibat dalam penangkapan itu.

Baca juga: OTT Bupati Nganjuk Dipimpin dan Beranggotakan Pegawai yang Tak Lolos TWK KPK

"Hal ini menunjukkan tes wawasan kebangsaan tidak memiliki korelasi dengan profesionalitas dan integritas pegawai," ujar Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman Zaenur, kepada Kompas.com, Senin (10/5/2021).

Zaenur berpandangan, Harun tidak lolos TWK karena substansi soal yang diskriminatif dan cenderung tendensius ingin mengetahui pandangan peserta terkait politik dan keagamaan.

"Materi seleksi memang absurd, diskriminatif, dan lebih condong ingin mengetahui pandangan pribadi pegawai mengenai politik dan keagamaan yang sangat privat," ucap Zaenur.

Baca juga: Dua Bupati Nganjuk Terjerat Dugaan Jual Beli Jabatan, Pukat UGM: Tidak Ada Perbaikan yang Berarti

Zaenur menilai, KPK akan kehilangan pegawai seperti Harun jika memberhentikan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat atau tak lolos TWK.

"Jika pimpinan KPK nekat membuang 75 pegawai seperti Harun ini, maka Indonesia akan sangat rugi, kehilangan para patriot yang selama ini bekerja menjaga Republik dari ketamakan para koruptor," pungkas dia.

Polemik tentang TWK sebagai proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN masih terjadi hingga saat ini.

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris menyebut tes tersebut bermasalah dan tidak bisa dijadikan alasan memberhentikan pegawai.

Baca juga: OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

Dalam pandangan pribadinya, Syamsuddin juga menerangkan bahwa Dewas tidak pernah dilibatkan dalam proses alih status kepegawaian.

Dikutip dari Antara, Minggu (9/5/2021), Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menegaskan, pihaknya akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi pada Undang-Undang KPK terkait dengan alih status kepegawaian tersebut.

Salah satu poin putusan MK dalam uji materi yakni, alih status kepegawaian KPK tidak boleh merugikan para pegawai yang sebelumnya telah mengabdi di lembaga antirasuah itu

Ghufron juga menekankan, tidak ada pemecatan atau pemberhentian pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyelidikan TGIPF Bisa Dipakai Menjerat Pelaku Pidana Lain di Tragedi Kanjuruhan

Penyelidikan TGIPF Bisa Dipakai Menjerat Pelaku Pidana Lain di Tragedi Kanjuruhan

Nasional
FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenkopolhukam

FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenkopolhukam

Nasional
Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Nasional
Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.