Kompas.com - 10/05/2021, 17:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dinilai menjadi bukti tidak adanya korelasi antara tes wawasan kebangsaan (TWK) dengan profesionalisme dan integritas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan penuturan sumber Kompas.com, OTT tersebut dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas Penyelidik, Harun Al Rasyid.

Harun disebut menjadi salah satu pegawai yang tidak lolos TWK sebagai proses alih status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Selain Harun, ada pegawai lain yang tak lolos TWK terlibat dalam penangkapan itu.

Baca juga: OTT Bupati Nganjuk Dipimpin dan Beranggotakan Pegawai yang Tak Lolos TWK KPK

"Hal ini menunjukkan tes wawasan kebangsaan tidak memiliki korelasi dengan profesionalitas dan integritas pegawai," ujar Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman Zaenur, kepada Kompas.com, Senin (10/5/2021).

Zaenur berpandangan, Harun tidak lolos TWK karena substansi soal yang diskriminatif dan cenderung tendensius ingin mengetahui pandangan peserta terkait politik dan keagamaan.

"Materi seleksi memang absurd, diskriminatif, dan lebih condong ingin mengetahui pandangan pribadi pegawai mengenai politik dan keagamaan yang sangat privat," ucap Zaenur.

Baca juga: Dua Bupati Nganjuk Terjerat Dugaan Jual Beli Jabatan, Pukat UGM: Tidak Ada Perbaikan yang Berarti

Zaenur menilai, KPK akan kehilangan pegawai seperti Harun jika memberhentikan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat atau tak lolos TWK.

"Jika pimpinan KPK nekat membuang 75 pegawai seperti Harun ini, maka Indonesia akan sangat rugi, kehilangan para patriot yang selama ini bekerja menjaga Republik dari ketamakan para koruptor," pungkas dia.

Polemik tentang TWK sebagai proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN masih terjadi hingga saat ini.

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris menyebut tes tersebut bermasalah dan tidak bisa dijadikan alasan memberhentikan pegawai.

Baca juga: OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

Dalam pandangan pribadinya, Syamsuddin juga menerangkan bahwa Dewas tidak pernah dilibatkan dalam proses alih status kepegawaian.

Dikutip dari Antara, Minggu (9/5/2021), Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menegaskan, pihaknya akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi pada Undang-Undang KPK terkait dengan alih status kepegawaian tersebut.

Salah satu poin putusan MK dalam uji materi yakni, alih status kepegawaian KPK tidak boleh merugikan para pegawai yang sebelumnya telah mengabdi di lembaga antirasuah itu

Ghufron juga menekankan, tidak ada pemecatan atau pemberhentian pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensesneg Pratikno Antarkan Surpres Pangloma TNI ke DPR

Mensesneg Pratikno Antarkan Surpres Pangloma TNI ke DPR

Nasional
Puan Dorong 'Minimum Essential Force' Tahap III TNI Segera Dipenuhi

Puan Dorong "Minimum Essential Force" Tahap III TNI Segera Dipenuhi

Nasional
Jokowi Minta Investasi di IKN Dibuka Seluas-luasnya

Jokowi Minta Investasi di IKN Dibuka Seluas-luasnya

Nasional
Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Jakarta, Wamenkumham: Saya Tidak Tanggapi soal Represi

Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Jakarta, Wamenkumham: Saya Tidak Tanggapi soal Represi

Nasional
Bawaslu: Politik Uang Lewat E-wallet Akan Masuk Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Bawaslu: Politik Uang Lewat E-wallet Akan Masuk Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Nasional
Ketua dan Anggota Komisi I DPR Sebut Jokowi Tunjuk KSAL sebagai Calon Panglima TNI

Ketua dan Anggota Komisi I DPR Sebut Jokowi Tunjuk KSAL sebagai Calon Panglima TNI

Nasional
Tim DVI Indonesia Identifikasi 146 Jenazah Korban Gempa Cianjur

Tim DVI Indonesia Identifikasi 146 Jenazah Korban Gempa Cianjur

Nasional
Pengacara Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Pengacara Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Prabowo soal Calon Panglima TNI: Seleksi DPR Pasti Baik, Alamiah, Profesional

Prabowo soal Calon Panglima TNI: Seleksi DPR Pasti Baik, Alamiah, Profesional

Nasional
Kapolri Berharap 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang Segera Ditemukan

Kapolri Berharap 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang Segera Ditemukan

Nasional
Chuck Putranto Dibentak Sambo Ketika Tanya CCTV: Sudah Rusak, Enggak Usah Ditanya Lagi!

Chuck Putranto Dibentak Sambo Ketika Tanya CCTV: Sudah Rusak, Enggak Usah Ditanya Lagi!

Nasional
Perintah Sambo ke Eks Wakaden Paminal soal Rekaman CCTV yang Perlihatkan Brigadir J: Musnahkan Itu!

Perintah Sambo ke Eks Wakaden Paminal soal Rekaman CCTV yang Perlihatkan Brigadir J: Musnahkan Itu!

Nasional
PDSI Sebut RUU Kesehatan Omnibus Law Justru Melindungi Dokter

PDSI Sebut RUU Kesehatan Omnibus Law Justru Melindungi Dokter

Nasional
MA Batasi Diri untuk Komentari Prapaeradilan Hakim Agung Gazalba Saleh

MA Batasi Diri untuk Komentari Prapaeradilan Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.