Perombakan Struktur Organisasi KPK yang Timbulkan Polemik

Bertentangan dengan UU

Peraturan KPK tersebut langsung mendapat respons negatif dari kelompok masyarakat sipil yang bergerak di sektor antikorupsi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai struktur organisasi KPK berdasarakan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang KPK.

"ICW menilai produk hukum internal KPK ini amat rentan untuk dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Agung," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Pimpinan Sebut Perombakan Struktur KPK Sesuai Strategi Pemberantasan Korupsi

Kurnia mengingatkan, UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atau UU KPK hasil revisi tidak mengubah Pasal 26 UU Nomor 30 tentang KPK.

Artinya, bidang-bidang yang ada di KPK masih seperti sedia kala sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2020, yakni Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, serta Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

"Namun yang tertuang dalam PerKom 7/2020 malah terdapat beberapa penambahan seperti Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat dan Bidang Koordinasi dan Supervisi. Ini sudah terang benderang bertentangan dengan UU KPK," kata Kurnia.

Kurnia pun menilai KPK mestinya fokus pada perbaikan kinerja ketimbang merombak struktur organisasi yang bertentangan dengan undang-undang dan efektivitasnya dipertanyakan.

Baca juga: Pimpinan KPK Kini Punya Staf Khusus, Bambang Widjojanto Singgung soal Nepotisme

Mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto pun mempertanyakan struktur baru KPK yang dinilai tidak berpijak pada struktur organisasi modern.

"Struktur yang gemuk dan tidak kaya fungsi ini membuat rentang kendali pengawasan makin luas sehingga timbulkan kerumitan dan kesulitan serta sekaligs potensial memunculkan kerawanan terjadinya fraud dan korupsi," kata BW, sapaan Bambang.

BW juga menilai struktur yang gemuk dapat menciptakan potensi tumpang tindih. Ia mencontohkkan adanya Direktorat Jejaring Pendidikan dan Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi yang sama-sama berurusan dengan masyarakat.