Kompas.com - 17/04/2020, 22:09 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan gratifikasi senilai total Rp 1,8 miliar selama 14 hari pada masa layanan tanpa tatap muka di tengah pandemi Covid-19.

Direktur Gratifikasi KPK Syarief Hidayat mengungkapkan, angka tersebut didapat dari laporan gratifikasi berupa uang, barang, makanan, hingga hadiah pernikahan yang dilaporkan secara online.

"Kami mengapresiasi penyelenggara negara yang tetap melaporkan gratifikasi yang ia terima ditengah pandemi Covid-19," kata Syarief dikutip dari situs resmi KPK, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Persidangan Ungkap Percakapan Hasto dan Saeful, KPK Tunggu Kesaksian Saeful

Syarief menguraikan, terdapat 98 laporan yang masuk selama periode layanan tanpa tatap muka pada 17-31 Maret 2020 tersebut.

Bila dirinci, gratifikasi berjenis barang berjumlah 27 laporan, gratifikasi yang bersumber dari pernikahan seperti uang, kado, barang, dan karangan bunga sebanyak 15 laporan.

Kemudian gratifikasi berupa makanan/barang mudah busuk sebanyak dua laporan dan gratifikasi fasilitas lainnya berjumlah satu laporan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Laporan gratifikasi terbanyak selama periode tersebut berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu 20 laporan yang disampaikan melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online). Disusul oleh Kementerian Kesehatan 11 laporan melalui email dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 10 laporan melalui email,” kata Syarief.

Laporan gratifikasi yang diterima KPK selama periode tanpa tatap muka antisipasi penyebaran Covid-19 dinilai memembuktikan bahwa pandemi tidak jadi alasan untuk tidak lapor gratifikasi.

Syarief berharap hal tersebut dapat menjadi contoh bagi penyelenggara negara di daerah lain, untuk tetap melaporkan gratifikasi yang diterimanya di tengah pandemi.

Baca juga: Janji Tindak Tegas, KPK Minta Erick Thohir Laporkan soal Mafia Alkes

Diketahui, ancaman pidana penerimaan gratifikasi yaitu 4 sampai 20 tahun penjara dan denda dari Rp 200 juta hingga Rp1 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, ancaman pidana tersebut tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan ke lembaga antikorupsi paling lambat 30 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 12C.

Adapun pelaporan gratifikasi dapat dilakukan melalui aplikasi GOL yang bisa diakses melalui situs gol.kpk.go.id atau diunduh via App Store dan Play Store.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

POGI: Ibu Hamil Jangan Ragu untuk Vaksinasi Covid-19 asalkan Penuhi Syarat

POGI: Ibu Hamil Jangan Ragu untuk Vaksinasi Covid-19 asalkan Penuhi Syarat

Nasional
Demokrat: Anggaran Terbatas tetapi Mengecat Pesawat Kepresidenan

Demokrat: Anggaran Terbatas tetapi Mengecat Pesawat Kepresidenan

Nasional
Mensos Risma: Tak Dibenarkan Bansos Dipotong dalam Bentuk Apapun

Mensos Risma: Tak Dibenarkan Bansos Dipotong dalam Bentuk Apapun

Nasional
Calon Hakim Agung Artha Theresia: Jika Gagal Tangani Pandemi, Pemerintah Tak Lakukan Pelanggaran HAM Berat

Calon Hakim Agung Artha Theresia: Jika Gagal Tangani Pandemi, Pemerintah Tak Lakukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Respons Calon Hakim Agung soal Pengurangan Hukuman bagi Koruptor

Respons Calon Hakim Agung soal Pengurangan Hukuman bagi Koruptor

Nasional
Istana Jelaskan Alasan Pesawat Kepresidenan Berganti Warna Cat Merah Putih

Istana Jelaskan Alasan Pesawat Kepresidenan Berganti Warna Cat Merah Putih

Nasional
Survei Indostrategic: 60,4 Persen Responden Puas terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Survei Indostrategic: 60,4 Persen Responden Puas terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
DPR Dukung Kemudahan Izin Masuk Produk Alat-alat Kesehatan

DPR Dukung Kemudahan Izin Masuk Produk Alat-alat Kesehatan

Nasional
Apresiasi Permintaan UNESCO, Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek di TN Komodo

Apresiasi Permintaan UNESCO, Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek di TN Komodo

Nasional
Pengembangan Vaksin Covid-19, Indonesia Berharap Jalin Kerja Sama dengan Jepang

Pengembangan Vaksin Covid-19, Indonesia Berharap Jalin Kerja Sama dengan Jepang

Nasional
Mantan Menkes Farid dan Nila Moeloek Dirawat di RSCM karena Covid-19, Begini Kondisinya

Mantan Menkes Farid dan Nila Moeloek Dirawat di RSCM karena Covid-19, Begini Kondisinya

Nasional
Jawaban Calon Hakim Agung Saat Ditanya soal Maraknya Penegak Hukum Terjerat OTT KPK

Jawaban Calon Hakim Agung Saat Ditanya soal Maraknya Penegak Hukum Terjerat OTT KPK

Nasional
KSAL Lepas Keberangkatan Tim Peneliti Jala Citra I Aurora ke Halmahera

KSAL Lepas Keberangkatan Tim Peneliti Jala Citra I Aurora ke Halmahera

Nasional
Kalla Akui PMI Terdampak Larangan Berkumpul, Stok Darah Turun

Kalla Akui PMI Terdampak Larangan Berkumpul, Stok Darah Turun

Nasional
Survei Indostrategic: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Urutuan Kelima

Survei Indostrategic: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Urutuan Kelima

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X