Kompas.com - 17/04/2020, 22:09 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan gratifikasi senilai total Rp 1,8 miliar selama 14 hari pada masa layanan tanpa tatap muka di tengah pandemi Covid-19.

Direktur Gratifikasi KPK Syarief Hidayat mengungkapkan, angka tersebut didapat dari laporan gratifikasi berupa uang, barang, makanan, hingga hadiah pernikahan yang dilaporkan secara online.

"Kami mengapresiasi penyelenggara negara yang tetap melaporkan gratifikasi yang ia terima ditengah pandemi Covid-19," kata Syarief dikutip dari situs resmi KPK, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Persidangan Ungkap Percakapan Hasto dan Saeful, KPK Tunggu Kesaksian Saeful

Syarief menguraikan, terdapat 98 laporan yang masuk selama periode layanan tanpa tatap muka pada 17-31 Maret 2020 tersebut.

Bila dirinci, gratifikasi berjenis barang berjumlah 27 laporan, gratifikasi yang bersumber dari pernikahan seperti uang, kado, barang, dan karangan bunga sebanyak 15 laporan.

Kemudian gratifikasi berupa makanan/barang mudah busuk sebanyak dua laporan dan gratifikasi fasilitas lainnya berjumlah satu laporan.

“Laporan gratifikasi terbanyak selama periode tersebut berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu 20 laporan yang disampaikan melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online). Disusul oleh Kementerian Kesehatan 11 laporan melalui email dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 10 laporan melalui email,” kata Syarief.

Laporan gratifikasi yang diterima KPK selama periode tanpa tatap muka antisipasi penyebaran Covid-19 dinilai memembuktikan bahwa pandemi tidak jadi alasan untuk tidak lapor gratifikasi.

Syarief berharap hal tersebut dapat menjadi contoh bagi penyelenggara negara di daerah lain, untuk tetap melaporkan gratifikasi yang diterimanya di tengah pandemi.

Baca juga: Janji Tindak Tegas, KPK Minta Erick Thohir Laporkan soal Mafia Alkes

Diketahui, ancaman pidana penerimaan gratifikasi yaitu 4 sampai 20 tahun penjara dan denda dari Rp 200 juta hingga Rp1 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, ancaman pidana tersebut tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan ke lembaga antikorupsi paling lambat 30 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 12C.

Adapun pelaporan gratifikasi dapat dilakukan melalui aplikasi GOL yang bisa diakses melalui situs gol.kpk.go.id atau diunduh via App Store dan Play Store.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belajar dari Kemenanan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

Belajar dari Kemenanan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

Nasional
Soal Minyak Goreng, Anggota DPR: Presiden Sudah Berani, Menterinya Kurang Nyali

Soal Minyak Goreng, Anggota DPR: Presiden Sudah Berani, Menterinya Kurang Nyali

Nasional
Kepala Otorita: Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik di IKN

Kepala Otorita: Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik di IKN

Nasional
KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim

KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim

Nasional
Sinyal Kekhawatiran PDI-P di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP

Sinyal Kekhawatiran PDI-P di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP

Nasional
Penampakan Eks Dirjen Kementan Hasanuddin Ibrahim Pakai Rompi Tahanan KPK

Penampakan Eks Dirjen Kementan Hasanuddin Ibrahim Pakai Rompi Tahanan KPK

Nasional
Lemhannas Terus Godok Kajian Geopolitik 5.0, dari Ekonomi Hijau hingga Ketahanan IKN

Lemhannas Terus Godok Kajian Geopolitik 5.0, dari Ekonomi Hijau hingga Ketahanan IKN

Nasional
Cegah Penularan PMK Jelang Idul Adha, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi pada Sapi

Cegah Penularan PMK Jelang Idul Adha, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi pada Sapi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Seluruh Area Tambang Batu Bara Milik Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Seluruh Area Tambang Batu Bara Milik Heru Hidayat

Nasional
Bareskrim Musnahkan 238 Kg Sabu dan 121 Kg Ganja Hasil Pengungkapan 4 Kasus Berbeda

Bareskrim Musnahkan 238 Kg Sabu dan 121 Kg Ganja Hasil Pengungkapan 4 Kasus Berbeda

Nasional
UPDATE 20 Mei: 98.885 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 1,83 Persen

UPDATE 20 Mei: 98.885 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 1,83 Persen

Nasional
Langkah Konkret Kementerian KP untuk Wujudkan 'Smart ASN'

Langkah Konkret Kementerian KP untuk Wujudkan "Smart ASN"

Nasional
Nilai Larangan Ekspor Minyak Goreng Tak Efektif dan Merugikan, Anggota DPR: Sudah Seharusnya Dicabut

Nilai Larangan Ekspor Minyak Goreng Tak Efektif dan Merugikan, Anggota DPR: Sudah Seharusnya Dicabut

Nasional
UPDATE 20 Mei: Ada 3.715 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Mei: Ada 3.715 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 20 Mei: Ada 4.942 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 20 Mei: Ada 4.942 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.