Janji Tindak Tegas, KPK Minta Erick Thohir Laporkan soal Mafia Alkes

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya berkomtimen mengawal pengadaan barang dan jasa terkait penanganan Covid-19.

Hal ini disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri terkait pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang menyinggung adanya mafia terkait tata niaga alat kesehatan.

"KPK juga akan tegas terhadap pihak yang bermain-main terkait pengadaan barang dan jasa terutama terhadap kebutuhan Alkes terlebih untuk situasi sekarang ini," kata Ali kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Asosiasi Alkes Jelaskan Soal Mafia Impor yang Disinggung Erick Thohir

Ali mengatakan, informasi terkait adanya mafia tata niaga alat kesehatan itu sebaiknya disampaikan ke KPK supaya dapat ditelaah dan didalami.

"Setiap informasi terkait hal tersebut agar dapat langsung disampaikan kepada Pengaduan KPK dan KPK tentu akan telaah dan dalami setiap informasi yang diterima," ujar Ali.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyinggung soal mafia terkait tata niaga alat kesehatan.

Hal itu terjadi karena impor alat kesehatan Indonesia sangat besar.

Baca juga: Produsen Alat Kesehatan Buka-bukaan Soal Banyaknya Mafia yang Disinggung Erick Thohir

Mafia, kata Erick, merujuk pada para pedagang yang lebih suka terus-terusan mengimpor alat kesehatan ketimbang memproduksinya di dalam negeri, lantaran dinilai jauh lebih menguntungkan.

Erick mengatakan, saat ini Indonesia masih 90 persen impor alat kesehatan dari luar negeri.

Padahal, alkes merupakan komoditas penting yang menyangkut kesehataan jutaan nyawa, sehingga ketergantungan perlu dikurangi.