Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Kompas.com - 06/12/2019, 20:54 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) batal membuat larangan mantan narapidana korupsi maju di Pilkada 2020. Semula, aturan tersebut akan dimasukkan dalam Peraturan KPU ( PKPU) tentang Pencalonan Pilkada.

Meski demikian, dalam PKPU bernomor 18 Tahun 2019 tersebut, KPU memasukkan aturan baru yang pada pokoknya meminta partai politik mengutamakan calon yang bukan mantan terpidana korupsi di Pilkada 2020.

"Diutamakan dan mengutamakan. Bahwa partai politik itu mengutamakan yang bukan napi koruptor," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: PKPU Pilkada 2020 Terbit, Parpol Diminta Tak Utamakan Usung Eks Koruptor

Aturan tambahan tersebut dimuat dalam dua ayat, yaitu Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 3A ayat (3) berbunyi, "Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

Kemudian dalam Pasal 3A ayat (4) berbunyi, "Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi"

Evi menjelaskan, nantinya, partai politik akan diminta membuat semacam pakta integritas untuk tidak akan mencalonkan mantan napi korupsi di Pilkada.

Tetapi, jika partai tetap mencalonkan eks koruptor, tidak akan membawa dampak hukum apapun.

"Sifatnya diutamakan dan mengutamakan," ujar Evi.

Baca juga: KPU Ajukan Revisi PKPU, Kemendagri Ingin Pilkada 2020 Bebas Konflik

kendati batal melarang eks koruptor mencalonkan diri, KPU masih berharap supaya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada direvisi.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dibanding New Normal, Ahli Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Ini...

Dibanding New Normal, Ahli Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Ini...

Nasional
Diksi 'New Normal' Salah, Pemerintah Disarankan Pakai Istilah yang Dimengerti Publik

Diksi "New Normal" Salah, Pemerintah Disarankan Pakai Istilah yang Dimengerti Publik

Nasional
Komisi VIII: Banyak Masyarakat Salah Paham soal New Normal

Komisi VIII: Banyak Masyarakat Salah Paham soal New Normal

Nasional
Gugus Tugas: Masih Ada Masyarakat Percaya Covid-19 Konspirasi

Gugus Tugas: Masih Ada Masyarakat Percaya Covid-19 Konspirasi

Nasional
Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dinilai Tak Akan Efektif

Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dinilai Tak Akan Efektif

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Buka Sekolah di Zona Kuning Covid-19

Pemerintah Pertimbangkan Buka Sekolah di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Diksi 'New Normal' Salah, Ahli: Berdampak pada Masyarakat, Kasus Tidak Turun-turun

Diksi "New Normal" Salah, Ahli: Berdampak pada Masyarakat, Kasus Tidak Turun-turun

Nasional
Jawab Ahmad Dhani, Andre Rosiade Bantah Teken Surat Pemecatan Gerindra Saat Dilantik

Jawab Ahmad Dhani, Andre Rosiade Bantah Teken Surat Pemecatan Gerindra Saat Dilantik

Nasional
Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Wakil Ketua KPK Khawatir Pengaktifan Kembali Tim Pemburu Koruptor Akan Kontraproduktif

Wakil Ketua KPK Khawatir Pengaktifan Kembali Tim Pemburu Koruptor Akan Kontraproduktif

Nasional
Hindari Penularan Covid-19 Saat Pilkada, KPU Gelar Rapid Test Berkala Penyelenggara

Hindari Penularan Covid-19 Saat Pilkada, KPU Gelar Rapid Test Berkala Penyelenggara

Nasional
MAKI: Djoko Tjandra Dapat Surat Jalan untuk Bepergian di Indonesia

MAKI: Djoko Tjandra Dapat Surat Jalan untuk Bepergian di Indonesia

Nasional
Perpres Baru Kartu Prakerja Dinilai Timbulkan Masalah Baru, Ini 4 Catatan ICW

Perpres Baru Kartu Prakerja Dinilai Timbulkan Masalah Baru, Ini 4 Catatan ICW

Nasional
Anggota Komisi III Usul Format Tim Pemburu Koruptor Diubah agar Efektif

Anggota Komisi III Usul Format Tim Pemburu Koruptor Diubah agar Efektif

Nasional
Wapres: Pemerintah Bentuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Penanganan Covid-19

Wapres: Pemerintah Bentuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X