KPU Ajukan Revisi PKPU, Kemendagri Ingin Pilkada 2020 Bebas Konflik

Kompas.com - 02/12/2019, 20:38 WIB
Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2016). Dian Erika/KOMPAS.comPlt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, pemerintah dan DPR ingin pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang tidak menimbulkan konflik.

Oleh karena itu, sejumlah hal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) pun diajukan KPU untuk direvisi.

"Pemerintah dan DPR memastikan sejumlah norma pengaturan teknis pelaksanaan Pilkada 2020 ada kepastian hukum dan sejak awal jangan menimbulkan konflik," ujar Bahtiar usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, dan Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2019).

Baca juga: Pesinetron Aldi Taher Siap Ramaikan Pilkada 2020 di Sumbar

Bahtiar mengatakan, beberapa hal yang dibahas dalam RDP tersebut, antara lain soal tata cara pemutakhiran data pemilih dalam PKPU dan Perbawaslu yang mengatur tentang itu.

Kemudian di Perbawaslu, ada pula yang dibahas tentang pengawasan tata cara pencalonan.

"Tapi masih ada sejumlah rancangan yang normatif yang menurut kami dan teman-teman di DPR memang melampaui peraturan UU," kata dia.

Oleh sebab itu, tugas pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU adalah mencegah terjadinya kekisruhan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Baca juga: KPU Akan Petakan TPS yang Siap Gunakan e-Rekap di Pilkada 2020

"Jangan habis energi kita untuk hal yang kontraproduktif. Kan konflik pemilu itu bisa diproduksi oleh ketidakjelasaan aturan," kata dia.

Bahtiar mencontohkan, ketika ada persyaratan tambahan tentang persyaratan calon kepala daerah di luar Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka pasti akan terjadi kontroversi lagi.

Antara lain, KPU tidak meloloskan calon yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan akan mengajukan sengketa pencalonn kepada Bawaslu.

"Pertanyaannya, Bawaslu menggunakan apa peraturannya? Apakah UU 10 pasal 7 itu? atau PKPU? Tentu bawaslu akan menggunakan UU, UU pasti meloloskan calon kepala daerah yang tidak diloloskan KPU ini," kata dia.

Baca juga: KPI Sebut Permendagri Sulitkan Pengawasan Penyiaran Pilkada 2020

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, ada beberapa hal yang diusulkan untuk melakukan revisi atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 yang lalu.

"Ada 11 isu strategis yang disampaikan, karena ada beberapa perbaikan dan perubahan berdasarkan catatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah maupun pemilu sebelumnya," kata Arief saat melakukan RDP.

Beberapa isu strategis tersebut antara lain tentang hak memilih disabilitas, DP4, sinkronisasi DP4 dan DPT, serta Tugas PPDP dalam kegiatan mencocokkan dan meneliti (coklit).

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Nasional
Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Nasional
Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X