KPU Ajukan Revisi PKPU, Kemendagri Ingin Pilkada 2020 Bebas Konflik

Kompas.com - 02/12/2019, 20:38 WIB
Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2016). Dian Erika/KOMPAS.comPlt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, pemerintah dan DPR ingin pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang tidak menimbulkan konflik.

Oleh karena itu, sejumlah hal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) pun diajukan KPU untuk direvisi.

"Pemerintah dan DPR memastikan sejumlah norma pengaturan teknis pelaksanaan Pilkada 2020 ada kepastian hukum dan sejak awal jangan menimbulkan konflik," ujar Bahtiar usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, dan Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2019).

Baca juga: Pesinetron Aldi Taher Siap Ramaikan Pilkada 2020 di Sumbar

Bahtiar mengatakan, beberapa hal yang dibahas dalam RDP tersebut, antara lain soal tata cara pemutakhiran data pemilih dalam PKPU dan Perbawaslu yang mengatur tentang itu.

Kemudian di Perbawaslu, ada pula yang dibahas tentang pengawasan tata cara pencalonan.

"Tapi masih ada sejumlah rancangan yang normatif yang menurut kami dan teman-teman di DPR memang melampaui peraturan UU," kata dia.

Oleh sebab itu, tugas pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU adalah mencegah terjadinya kekisruhan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Baca juga: KPU Akan Petakan TPS yang Siap Gunakan e-Rekap di Pilkada 2020

"Jangan habis energi kita untuk hal yang kontraproduktif. Kan konflik pemilu itu bisa diproduksi oleh ketidakjelasaan aturan," kata dia.

Bahtiar mencontohkan, ketika ada persyaratan tambahan tentang persyaratan calon kepala daerah di luar Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka pasti akan terjadi kontroversi lagi.

Antara lain, KPU tidak meloloskan calon yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan akan mengajukan sengketa pencalonn kepada Bawaslu.

"Pertanyaannya, Bawaslu menggunakan apa peraturannya? Apakah UU 10 pasal 7 itu? atau PKPU? Tentu bawaslu akan menggunakan UU, UU pasti meloloskan calon kepala daerah yang tidak diloloskan KPU ini," kata dia.

Baca juga: KPI Sebut Permendagri Sulitkan Pengawasan Penyiaran Pilkada 2020

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, ada beberapa hal yang diusulkan untuk melakukan revisi atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 yang lalu.

"Ada 11 isu strategis yang disampaikan, karena ada beberapa perbaikan dan perubahan berdasarkan catatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah maupun pemilu sebelumnya," kata Arief saat melakukan RDP.

Beberapa isu strategis tersebut antara lain tentang hak memilih disabilitas, DP4, sinkronisasi DP4 dan DPT, serta Tugas PPDP dalam kegiatan mencocokkan dan meneliti (coklit).

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI Klaim Ada Daerah yang Khawatir Terapkan 'New Normal'

IDI Klaim Ada Daerah yang Khawatir Terapkan "New Normal"

Nasional
Taqy Malik Ajak Masyarakat Tetap Produktif dan Manfaatkan Medsos Selama Pandemi

Taqy Malik Ajak Masyarakat Tetap Produktif dan Manfaatkan Medsos Selama Pandemi

Nasional
IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

Nasional
Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Nasional
UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

Nasional
UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

Nasional
Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Nasional
Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Nasional
Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Nasional
Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Nasional
Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
 Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Nasional
Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Nasional
Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Nasional
Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X