Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Kompas.com - 15/11/2019, 03:00 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (12/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DJuru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam survei LSI Denny JA menjadi pecut sendiri bagi lembaga antirasuah ini untuk memperbaiki kinerja.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hasil survei mesti disikapi secara positif supaya hasil survei itu menjadi faktor yang memicu perbaikan kinerja sebuah instansi termasuk KPK.

"Survei itu akan lebih baik disikapi secara positif, agar kalau memang turun dan bisa diidentifikasi penyebabnya maka dilakukan perbaikan dan kalau naik juga tidak boleh berpuas diri karena ada banyak perbaikan yang juga masih bisa dilakukan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Jokowi Perkuat APIP, Ketua KPK: Mudah-mudahan OTT Berkurang


Febri sendiri enggan menduga-duga penyebab turunnya angka kepercayaan publik terhadap KPK.

Ia juga belum mengetahui kaitan antara kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 dengan turunnya kepercayaan publik terhadap KPK.

"Perlu kita lihat lebih jauh karena momen yang dilihat oleh survei itu kan dalam politik ya. Di dalam momen politik ada kubu-kubuan begitu dan ada persepsi yang beredar sedemikian rupa. Apakah itu dikaitkan dengan kerja KPK itu juga perlu dilihat lebih lanjut," ujar Febri.

Baca juga: KPK Dorong Pemda Implementasikan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

Namun, Febri menegaskan bahwa keriuhan politik yang terjadi tidak mengganggu kinerja KPK.

Ia mengatakan, KPK akan tetap menindak aktor-aktor politik yang melakukan korupsi selama mempunyai bukti-bukti yang kuat.

Febri melanjutkan, KPK juga tidak berpuas diri meskipun tingkat kepercayaan publik KPK yang berada di angka 85,7 persen merupakan salah satu yang tertinggi dibanding instansi lainnya.

"Kami bersyukur juga tingkat kepercayaan KPK itu masih di atas 85 persen yang berada pada posisi nomor dua, proses evaluasi tentu harus dilakukan ya baik bagi KPK ataupun bagi semua institusi publik karena seluruh institusi negara ini kan sebenarnya bertanggung jawab pada publik," kata Febri lagi.

Baca juga: Soal Peringatan Sebelum Penindakan Hukum, KPK Singgung Kejaksaan-Polri

Diberitakan Antaranews, LSI Denny JA merilis hasil survei menurunnya tingkat kepercayaan publil terhadap lembaga negara dan sosial sebagai efek kontestasi Pilpres 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Hasil survei tersebut menunjukkan angka kepercayaan publik terhadap KPK turun. Pada Juli 2018, angka kepercayaan publik terhadap KPK berada di angka 89 persen dan turun menjadi 85,7 perden pada September 2019.

Selain KPK, angka kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga lainnya seperti TNI, Polri, DPR, DPD, KPU, dan MK juga ikut turun.

Peneliti senior LSI Denny JA Adjie Alfaraby mengatakan, hasil survei tersebut baru sebatas potret atas efek terhadap suatu peristiwa yakni kontestasi pilpres dan pilkada, atau belum bisa dikatakan sebagai tren.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Nasional
Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Nasional
Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Nasional
Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Nasional
Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Nasional
Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Nasional
MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Merasa Diteriaki, 2 Pria Keroyok DJ Wanita di Makassar

Merasa Diteriaki, 2 Pria Keroyok DJ Wanita di Makassar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X