Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Kompas.com - 15/11/2019, 03:00 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (12/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DJuru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam survei LSI Denny JA menjadi pecut sendiri bagi lembaga antirasuah ini untuk memperbaiki kinerja.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hasil survei mesti disikapi secara positif supaya hasil survei itu menjadi faktor yang memicu perbaikan kinerja sebuah instansi termasuk KPK.

"Survei itu akan lebih baik disikapi secara positif, agar kalau memang turun dan bisa diidentifikasi penyebabnya maka dilakukan perbaikan dan kalau naik juga tidak boleh berpuas diri karena ada banyak perbaikan yang juga masih bisa dilakukan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Jokowi Perkuat APIP, Ketua KPK: Mudah-mudahan OTT Berkurang

Febri sendiri enggan menduga-duga penyebab turunnya angka kepercayaan publik terhadap KPK.

Ia juga belum mengetahui kaitan antara kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 dengan turunnya kepercayaan publik terhadap KPK.

"Perlu kita lihat lebih jauh karena momen yang dilihat oleh survei itu kan dalam politik ya. Di dalam momen politik ada kubu-kubuan begitu dan ada persepsi yang beredar sedemikian rupa. Apakah itu dikaitkan dengan kerja KPK itu juga perlu dilihat lebih lanjut," ujar Febri.

Baca juga: KPK Dorong Pemda Implementasikan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

Namun, Febri menegaskan bahwa keriuhan politik yang terjadi tidak mengganggu kinerja KPK.

Ia mengatakan, KPK akan tetap menindak aktor-aktor politik yang melakukan korupsi selama mempunyai bukti-bukti yang kuat.

Febri melanjutkan, KPK juga tidak berpuas diri meskipun tingkat kepercayaan publik KPK yang berada di angka 85,7 persen merupakan salah satu yang tertinggi dibanding instansi lainnya.

"Kami bersyukur juga tingkat kepercayaan KPK itu masih di atas 85 persen yang berada pada posisi nomor dua, proses evaluasi tentu harus dilakukan ya baik bagi KPK ataupun bagi semua institusi publik karena seluruh institusi negara ini kan sebenarnya bertanggung jawab pada publik," kata Febri lagi.

Baca juga: Soal Peringatan Sebelum Penindakan Hukum, KPK Singgung Kejaksaan-Polri

Diberitakan Antaranews, LSI Denny JA merilis hasil survei menurunnya tingkat kepercayaan publil terhadap lembaga negara dan sosial sebagai efek kontestasi Pilpres 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Hasil survei tersebut menunjukkan angka kepercayaan publik terhadap KPK turun. Pada Juli 2018, angka kepercayaan publik terhadap KPK berada di angka 89 persen dan turun menjadi 85,7 perden pada September 2019.

Selain KPK, angka kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga lainnya seperti TNI, Polri, DPR, DPD, KPU, dan MK juga ikut turun.

Peneliti senior LSI Denny JA Adjie Alfaraby mengatakan, hasil survei tersebut baru sebatas potret atas efek terhadap suatu peristiwa yakni kontestasi pilpres dan pilkada, atau belum bisa dikatakan sebagai tren.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Nasional
UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

Nasional
Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Nasional
Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Nasional
Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nasional
Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Nasional
UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

Nasional
UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

Nasional
Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Nasional
Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Nasional
16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

Nasional
Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X