Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Peringatan Sebelum Penindakan Hukum, KPK Singgung Kejaksaan-Polri

Kompas.com - 13/11/2019, 13:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua KPK Agus Rahardjo sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa penegak hukum semestinya memberikan peringatan terlebih dahulu apabila ada pejabat yang berpotensi tersangkut persoalan hukum.

Namun menurut Agus, pesan Presiden tersebut ditujukan bagi Kejaksaan Agung dan Polri.

"Misalnya di beberapa kabupaten di Jawa. Kan ditangkap karena suap menyuap jabatan. Itu saya yakin Kapolres, Kajari, sudah dengar," ujar Agus saat dijumpai di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

"Nah, kalau diingatkan seperti Presiden sampaikan tadi, ya tolong (kejaksaan dan polisi) itu menghentikan," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi: Kalau Ada Masalah Hukum Diingatkan Dulu, Jangan Langsung Ditebas

Agus menyinggung keberadaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari kepala daerah, kepala kejaksaan setempat dan kepala satuan wilayah Polri.

Menurut dia, dengan adanya Forkopimda, semestinya proses saling kontrol terjadi sehingga KPK tidak mesti sampai melakukan penegakan hukum

"Itu pasti akan lebih baik dibanding penindakan. Jadi saya titip pesen ke Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri kalau sampai ada OTT, berarti enggak baik sinergi (antara pemimpin) di daerah tadi," ujar Agus.

Baca juga: Minta Penegak Hukum Tak Cari Kesalahan Pejabat Daerah, Jokowi Singgung Anggaran DKI

"Ini perlu dievaluasi masing-masing supaya pencegahan betul-betul berjalan," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta aparat penegak hukum untuk memberi peringatan terlebih dahulu jika ada pejabat daerah yang berpotensi tersangkut masalah hukum.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu pagi.

"Saya titip, kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan ditunggu, kemudian peristiwa terjadi baru di...," kata Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi: Banyak Polisi Jaksa Peras Pengusaha, Saya Minta Dipecat

Jokowi tidak melanjutkan kalimatnya sampai selesai. Ia lalu bertanya kepada seluruh peserta yang hadir mengenai instruksinya itu.

"Setuju semuanya?" kata Jokowi.

"Setuju," jawab peserta yang hadir dengan kompak.

Hadir dalam acara itu para gubernur, bupati serta walikota dari seluruh wilayah. Hadir juga seluruh kapolda dan kepala kejaksaan tinggi. 

 

Kompas TV Bom bunuh diri terjadi diMarkas Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11/2019).Laporan dari jurnalis Kompas TV, Ferry Irawan, ledakan terjadi pada Rabu 08.30 WIB. "Diduga kuat merupakan bom karena kondisi terduga pelaku yang membawa bahan peledak tidak utuh pasca-ledakan," kata Ferry, seperti dilansir dari siaran langsung Kompas TV, Rabu pagi. Selain terduga pelaku, seorang anggota polisi dikabarkan terluka. Petugas tersebut telah dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya Diduga pelaku bom melewati petugas dan memaksa masuk menuju ke lokasi dekat dengan kantin di Polrestabes Medan. Dalam rekaman kamera pemantau di Polrestabes Medan, tampak seorang pria menggunakan jaket warna hijau dan hitam yang diduga merupakan jaket ojek online. Dalam video tersebut, nampak pria tersebut membawa tas sedang berjalan ke arah kantin, dan tak lama ledakan pun terjadi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com