Jokowi Perkuat APIP, Ketua KPK: Mudah-mudahan OTT Berkurang

Kompas.com - 13/11/2019, 14:58 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo saat diwawancarai awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua KPK Agus Rahardjo saat diwawancarai awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin (4/11/2019).

BOGOR, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo mengapresiasi strategi pencegahan korupsi Presiden Joko Widodo dengan menguatkan aparat pengawas internal pemerintah ( APIP).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penguatan Kewenangan APIP.

"Ini mudah-mudahan betul-betul akan ada pencegahan dari awal. Kita deteksi apa yang kurang tepat dan dalam hal ini inspektorat kalau menemukan ada penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan kemungkinan ada indikasi kerugian negara," kata Agus dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sentul Internationap Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

"Mudah-mudahan dengan penerapan itu OTT (operasi tangkap tangan) berkurang," ucap dia.

Baca juga: Pemkab Kudus Terima Opini WTP meski Bupati Kena OTT

Agus mengatakan, dengan diterbitkannya PP tersebut, APIP bisa lebih leluasa menginvestigasi dugaan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah setempat.

Sebab, APIP tak perlu melapor kepada kepala daerah ketika sedang mengusut dugaan kasus korupsi tersebut.

Selain itu, dengan adanya PP tersebut, APIP tak bisa dimutasi langsung oleh kepala daerah bersangkutan karena proses mutasi dilakukan dengan berkonsultasi bersama Kementerian Dalam Negeri.

"Jadi sekarang kalau bapak bupati mau mutasi atau pindahkan inspektorat kabupatennya perlu konsul dengan pak gubernur. Mirip dengan sekda sebaiknya juga gitu. Kalau mau mutasi, perlu konsul ke Kemendagri," ujar Agus.

Baca juga: Soal Peringatan Sebelum Penindakan Hukum, KPK Singgung Kejaksaan-Polri

"Diharapkan ada anggaran cukup dan SDM juga cukup. Bahkan, di dalam surat KPK ke presiden kita usul ada penambahan 45.000 tenaga yang dibantu di bidang inspektorat daerah seluruh Indonesia," ucap dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Total 4.253.425 Spesimen Covid-19 yang Diperiksa

UPDATE 23 Oktober: Total 4.253.425 Spesimen Covid-19 yang Diperiksa

Nasional
Dana Hibah Pariwisata Diharap Bisa Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Dana Hibah Pariwisata Diharap Bisa Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X