Calon Pimpinan KPK dari Polri, Ini Adu Argumen Pihak Pro dan Konta

Ini ditujukan untuk meminimalisasi konflik kepentingan yang mungkin saja terjadi ke depannya dalam tubuh KPK.

"Walaupun itu dari polisi atau dari mana pun, harus mengikuti tahapan ya. Sehingga konflik-konflik kepentingan akan sulit kalau kemudian proses seleksi dilakukan secara tepat," ujar Araf pada 17 Juni 2019.

Baca juga: Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Lihat rekam jejak

Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak setuju jika terdapat unsur Polri dan Kejaksaan dalam jajaran pimpinan KPK. Hal itu melihat rekam jejak para penegak hukum selama ini memiliki reputasi yang kurang baik dalam ranah pemberantasan korupsi.

"Ini harus direspons dengan serius, karena bagaimanapun rekam jejak para penegak hukum juga tidak terlalu baik di mata publik dalam konteks pemberantasan korupsi," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Misalnya, menurut dia, hasil survei Lembaga Survei Indonesia tahun 2018 yang menyebut kepolisian sebagai lembaga yang paling potensial melakukan pungutan liar dalam pelayanan birokrasi.

Sementara, Kejaksaan Agung menempati urutan terbawah lembaga yang mendapat kepercayaan publik.

"Maka dari itu seharusnya Kapolri serta Jaksa Agung menjadikan hal ini sebagai prioritas, bukan justru berbondong-bondong mengirimkan wakil terbaiknya untuk menjadi pimpinan KPK," kata Kurnia.

Ada pula beberapa wakil kepolisian di KPK yang justru menunjukkan kinerja mengecewakan. Misalnya, mantan penyidik Roland dan Harun yang diduga merusak barang bukti perkara yang sedang ditangani KPK.

Selain itu, ICW mengingatkan akan kasus Aris Budiman yang merupakan mantan Direktur Penyidikan KPK, yang tiba-tiba mendatangi Panitia Angket bentukan DPR. Padahal, saat itu yang bersangkutan tidak mendapatkan izin dari pimpinan KPK.

"Atas dasar itu rasanya menjadi tepat untuk menolak keberadaan unsur penegak hukum tertentu menduduki jabatan tertinggi di KPK. Sederhananya, bagaimana publik akan percaya jika kelak ia menjadi Pimpinan KPK akan serius memberantas korupsi ketika salah satu pelaku berasal dari lembaganya terdahulu?" ujar Kurnia.

Baca juga: ICW Tolak Pimpinan KPK dari Polri dan Kejaksaan

Selain alasan yang sudah dikemukakan, ada alasan lain mengapa calon pimpinan KPK dari Polri sebaiknya dihindarkan. Alasan itu menghindari munculnya konflik kepentingan yang akan timbul, sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz.

“Belum lagi ada potensi conflict of interest-nya, ketika itu diisi Pimpinan KPK dari Polri,” kata Donal, Senin (24/6/2019).

Diharap melapor

Masyarakat yang keberatan dengan keberadaan calon pimpinan KPK yang berasal dari kepolisian, bisa melaporkannya kepada panitia seleksi.

Pesan ini disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani pada Selasa (25/6/2019).

"Siapa pun yang mendaftar atau yang kemudian disetujui instansinya untuk didaftarkan itu kan masih melalui proses di Pansel. Jadi kalau pun ada keberatan atau catatan-catatan terkait rekam jejak calon yang disampaikan elemen masyarakat sipil, disampaikan saja kepada Pansel," ujar Arsul.

Langkah ini disebut lebih efisien, dibandingkan hanya meributkannya di media saja.

Hingga saat ini, sudah tercatat ada 9 perwira tinggi Polri yang mendaftar menjadi  calon pimpinan KPK. Jumlah ini masih sangat mungkin akan bertambah.

Baca juga: Masyarakat Disarankan Sampaikan ke Pansel KPK jika Keberatan Perwira Polri Daftarkan Diri