Kompas.com - 16/04/2019, 19:46 WIB
 Ketua KPK Agus Raharjo mengunjungi usai menghadiri kegiatan pertemuan diaspora di Pendopo Kabupaten Magetan. KPK belum menetapkan tersangka baru dalam dugaan kasus gratifikasi oleh Bupati Malang Rendra Kresna. KOMPAS.com/SUKOCO Ketua KPK Agus Raharjo mengunjungi usai menghadiri kegiatan pertemuan diaspora di Pendopo Kabupaten Magetan. KPK belum menetapkan tersangka baru dalam dugaan kasus gratifikasi oleh Bupati Malang Rendra Kresna.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap politisi yang terpilih Pemilu 2019 nanti memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

Kriteria pemimpin yang ideal menurutnya sudah ada dalam ajaran agama Islam, yaitu sidiq, fatanah, amanah, dan tabligh. Masing-masing memiliki arti jujur, cerdas, bisa dipercaya, dan tidak suka menyembunyikan.

Baca juga: Daftar 17 Menteri Kabinet Kerja yang Bolong-bolong Serahkan LHKPN

 

Agus mengatakan, salah satu cara untuk menemukan pemimpin dengan kriteria seperti itu adalah memeriksa rekam jejaknya.

"Mari kita teliti orang ini jujur atau tidak. Jujur dalam tingkah lakunya, jujur dalam perbuatannya. Kemudian juga menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan," ujar Agus dalam diskusi bertema 'Pilih yang Bersih, Cek Rekam Jejak' di Kantor MMD Initiative, Jalan Kramat 6, Selasa (16/4/2019).

"Oleh karena itu kalau konteksnya LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) tadi. Kalau mereka LHKPN saja sudah menyembunyikan, bagaimana?" tambah dia.

Baca juga: ICW Tekankan Pentingnya Sanksi Tegas bagi Penyelenggara Negara yang Tak Urus LHKPN

 

Agus mengatakan contoh ini relevan dengan calon legislatif petahana. Menurut dia, seorang petahana yang tidak melaporkan harta kekayaannya berarti sedang menyembunyikan sesuatu.

Rekam jejak pun menjadi hak yang harus diperiksa masyarakat sebelum menggunakan hak pilihnya. Di kota-kota besar, Agus yakin proses pengecekan rekam jejak bukan hal sulit untuk dilakukan.

KPK dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah pernah mengumumkan calon legislatif yang berstatus mantan koruptor. Informasi itu bisa dicari dengan mudah oleh masyarakat yang tidak kesulitan akses internet.

Baca juga: Ketua DPRD DKI: Dibilang Tak Satu Pun Laporkan LHKPN? Itu Tak Benar!

 

Namun dia menyoroti masyarakat di daerah tertentu yang masih belum mendapat akses itu. Apalagi jika di sana masyarakat belum teredukasi dengan cara memilih wakil rakyat yang tepat.

"Ini jadi tantangan kita. Sebagian besar masyarakat kita tidak punya akses informasi. Kemudian jadi kewajiban kita semua memberikan informasi," kata dia.

Dia berharap kendala ini tidak menjadi penghalang bagi Indonesia untuk meningkatkan kehidupan bernegaranya.

Baca juga: KPK Harap Pimpinan Instansi Bisa Tegas ke Wajib Lapor LHKPN yang Tak Patuh

Agus mengatakan, banyak yang memprediksi Indonesia akan menjadi negara maju. Prediksi itu tidak akan terwujud begitu saja tanpa melakukan apa-apa.

Menurut dia, memilih pemimpin dan wakil rakyat yang tepat adalah cara untuk mewujudkan prediksi itu.

"Itu yang bisa menjamin kita bisa mencapai apa yang diramalkan orang," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X