Menteri Aktif Lagi di Partai, Wapres Nilai Tak Bisa Dilarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivitas para menteri di partai politik kian meningkat. Bahkan Presiden Joko Widodo mengizinkan para menterinya untuk masuk ke dalam kepengurusan partai.

Menyikapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa meningkatnya aktivitas para menteri di partai politik merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan.

"Ya otomatis saja kan, faktor keadilan. Begitu ada yang boleh tentu yang lain juga tentu tidak bisa dilarang lagi," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Menurut Kalla, meningkatnya aktivitas para menteri di partai politik tidak bisa dihindari lantaran tahun 2018 adalah tahun politik.

Sementara 2019 akan ada pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Bahkan, tutur Kalla, menteri yang tadinya tidak aktif, kembali aktif di partai politik jelang Pemilu.

(Baca juga: Perwira Polri yang Ditunjuk Jadi Penjabat Gubernur Akan Rangkap Jabatan)

Bahkan bukan tidak mungkin ada menteri yang ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPR nantinya.

Diakui Wapres, aktifnya para menteri berpolitik tentu akan sedikit menganggu waktu kerja di kabinet.

Namun dari sisi kinerja, Kalla yakin tidak akan terganggu karena kementerian dijalankan tidak hanya oleh satu orang.

"Kami jujur itu dengan mulai aktif di partai secara jujur waktunya tentu berkurang tetapi secara kinerjanya saya kira enggak terlalu ( berpengaruh)," kata Kalla.

"Karena yang bekerja kan banyak ada Dirjen-Dirjen bukan hanya menterinya saja, tetapi dia yang memimpin itu (kementerian)," sambung Wapres.