PDI-P: Sejak Awal Kami Tak Sepakat dengan Presiden soal Rangkap Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah menyatakan partainya sejak awal tak sepakat dengan Presiden Jokowi soal larangan menteri di Kabinet Kerja merangkap jabatan sebagai pengurus partai.

Namun, karena PDI-P menghormati sikap Presiden, partainya merelakan putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, melepas jabatannya selaku Ketua DPP saat ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Sejak awal sikap PDI-P tidak sependapat dengan sikap Presiden itu. Tetapi, karena kami menyadari untuk masalah pemerintahan kewenangan itu sepenuhnya ada di Presiden sehingga sekalipun kami tidak sependapat, kami menghormati," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Padahal, menurut dia, Presiden akan lebih untung jika mengizinkan menteri-menterinya merangkap jabatan di partai.

Basarah mengatakan, banyak kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh DPR yang diisi oleh partai-partai pendukung Presiden.

(Baca juga: Kata Idrus Marham soal Rangkap Jabatan)

Ia menilai, dengan banyak menteri merangkap jabatan, Presiden Jokowi akan lebih mudah dalam meloloskan kebijakan di DPR.

"Karena banyak kebijakan-kebijakan pemerintah tergantung dan bergantung DPR sehingga seorang menteri dari parpol punya dua tanggung jawab. Tanggung jawab menjaga kinerja di kementeriannya dan tanggung jawab menjaga kepentingan politik presidennya," kata Basarah lagi.

Sebelumnya, Menteri Sosial Idrus Marham tercatat sebagai pengurus di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Idrus didapuk Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Koordinator Bidang Eksekutif dan Legislatif.

Dengan demikian, dua menteri dari Golkar diberikan keistimewaan lantaran diizinkan merangkap jabatan sebagai pengurus partai.

Padahal, di awal pembentukan Kabinet Kerja, Presiden Jokowi melarang menterinya merangkap jabatan agar fokus bekerja.