Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Nilai Kebijakan Rangkap Jabatan Bagian dari Konsolidasi Politik

Kompas.com - 23/01/2018, 18:04 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tidak mempermasalahkan ada menteri di Kabinet Kerja merangkap jabatan dengan kepengurusan partai politik.

Menurut Hasto, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden Joko Widodo dalam mengonsolidasikan kekuatan politik pemerintah agar lebih baik.

"Semua menteri yang berasal dari parpol sekiranya Bapak Presiden membuka kebijakan bahwa konsolidasi sudah berjalan lebih baik," ujar Hasto saat ditemui di sela-sela HUT Megawati Soekarnoputri di TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).

Menurut Hasto, pemerintah telah berhasil mengatasi tantangan perekonomian dengan lebih baik.

Dengan demikian diperlukan upaya untuk mengonsolidasikan kekuatan di kabinet dan politik di parlemen.

"Sekiranya beliau memberikan ruang bagi menteri yang rangkap jabatan untuk menjabat kembali itu hal yang positif di dalam tahun-tahun politik ini," kata Hasto.

(Baca juga: Demokrat Tak Masalah Banyak Menteri Jokowi Rangkap Jabatan)

 

PDI-P, kata Hasto, akan memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi terkait kebijakan diperbolehkannya para menteri rangkap jabatan di partai politik.

Selain itu, lanjut Hasto, PDI-P tidak mempersoalkan kebijakan rangkap jabatan para menteri di Kabinet Kerja. Akan tetapi, hal itu diharapkan tidak mengganggu kinerja pemerintahan.

PDI-P, kata Hasto, akan memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi terkait kebijakan diperbolehkannya para menteri rangkap jabatan di partai politik.

"Tidak masalah rangkap jabatan itu selama mendukung efektivitas kerja dari Presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melunak soal larangan menteri rangkap jabatan di partai politik.

Pada awal pemerintahannya, Jokowi menegaskan bahwa para menteri di kabinetnya tidak boleh rangkap jabatan agar fokus bekerja.

Sekarang, Presiden mengizinkan para menterinya rangkap jabatan. Dua menteri yang rangkap jabatan yaitu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar  dan Menteri Sosial Idrus Marham yang duduk di kepengurusan Golkar sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif.

Kompas TV Partai Demokrat tak mempermasalahkan Menteri Kabinet Jokowi-JK rangkap jabatan di partai politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com