Kompas.com - 20/09/2017, 18:18 WIB
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memberikan keterangan pers terkait OTT di gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/8). KPK menetapkan lima tersangka yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan, Jawa Timur, yakni Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamerkasan Sucipto Utomo, Kabag Inspektorat Noer Solehhoddin dan Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Agus Mulyadi terkait suap dalam penanganan kasus dana desa yang sedang ditangani Kejari Pamekasan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww/17. Hafidz Mubarak AWakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memberikan keterangan pers terkait OTT di gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/8). KPK menetapkan lima tersangka yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan, Jawa Timur, yakni Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamerkasan Sucipto Utomo, Kabag Inspektorat Noer Solehhoddin dan Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Agus Mulyadi terkait suap dalam penanganan kasus dana desa yang sedang ditangani Kejari Pamekasan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww/17.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menilai besaran dana persuara untuk partai politik masih sangat kurang.

Menurut dia, pemerintah semestinya bisa lebih berkontribusi dalam menaikkan anggaran parpol yang saat ini nilainya Rp 108 persuara pertahun. Idealnya, kata dia, parpol mendapat dana hingga Rp 10.000 persuara.

"Teman-teman KPK dan LIPI mencari bandingan negara lain, karena itu KPK mengusulkan yang paling wajar sekurang-kurangnya Rp 10.000," ujar Syarif di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Syarif mengatakan, anggaran tersebut masih bisa ditampung  APBN yang besarannya mencapai Rp 2.000 triliun pertahun.

Namun, KPK tidak mungkin mengusulkan langsung dengan jumlah sebesar itu kepada pemerintah. Peningkatan nilai suara untuk parpol sebaiknya dilakukan secara bertahap.

(Baca: Istana dan Mendagri Saling Lempar soal PP Kenaikan Dana Parpol)

"Kita usulin Rp 1.000 dulu, Rp 2.000 dulu, apakah ada perubahan tidak parpol ini, memenuhi empat syarat (partai berintegritas) tadi atau tidak. Biar kelihatan juga," kata Syarif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Syarif mengatakan, uang Rp 10.000 persuara itu sebagian besar bisa dialokasikan untuk biaya operasional partai yang cukup menguras biaya. Misalnya, kata dia, saat pilkada, partai butuh uang banyak untuk membayar uang makan saksi-saksi yang disebar di tempat pemungutan suara.

"Maka harus dicari jalan supaya kalau negara ikut membiayai, maka parpol itu bisa diaudit. Akan jadi lembaga publik," kata Syarif.

Sementara itu, Presiden PKS M Sohibul Imam, mengatakan, biaya Rp 108 persuara pertahun tak cukup memenuhi kebutuhan operasional partai selama setahun. Setelah dihitung-hitung, PKS hanya mendapatkan Rp 900 juta pertahun.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Nataru dan Ancaman Varian Omicron, Satgas Minta 6 Indikator Ini Harus Dimonitor

Antisipasi Nataru dan Ancaman Varian Omicron, Satgas Minta 6 Indikator Ini Harus Dimonitor

Nasional
Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kewirausahaan di Kalangan Generasi Muda

Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kewirausahaan di Kalangan Generasi Muda

Nasional
Ketua Komisi I Tak Tahu Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI

Ketua Komisi I Tak Tahu Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI

Nasional
Ridwan Kamil Percaya Diri Masuk Parpol, Pengamat: Elektabilitasnya Masih Standar

Ridwan Kamil Percaya Diri Masuk Parpol, Pengamat: Elektabilitasnya Masih Standar

Nasional
Cegah Penularan Lebih Dini, Satgas Covid-19 Gencarkan 4 Tahap Penelusuran Kontak

Cegah Penularan Lebih Dini, Satgas Covid-19 Gencarkan 4 Tahap Penelusuran Kontak

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Inmendagri Nomor 63 dan 64

Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Inmendagri Nomor 63 dan 64

Nasional
Waspada Omicron, Pemerintah Perketat Testing dan Tracing Pelaku Perjalanan Internasional

Waspada Omicron, Pemerintah Perketat Testing dan Tracing Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Jokowi ke Kapolri: Hati-hati Kapoldamu, kalau Kasus Covid-19 Naik, Saya Perintah Ganti

Jokowi ke Kapolri: Hati-hati Kapoldamu, kalau Kasus Covid-19 Naik, Saya Perintah Ganti

Nasional
Jika Gabung Parpol, Ridwan Kamil Dinilai Tak Otomatis Jadi Capres

Jika Gabung Parpol, Ridwan Kamil Dinilai Tak Otomatis Jadi Capres

Nasional
Anggota DPR Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI, Dudung: Tidak Akan Saya Penuhi

Anggota DPR Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI, Dudung: Tidak Akan Saya Penuhi

Nasional
Sidak ke Terminal BBM di Bali, Jokowi: Bagaimana Stok BBM?

Sidak ke Terminal BBM di Bali, Jokowi: Bagaimana Stok BBM?

Nasional
Masyarakat Diharapkan Bantu Beri Informasi Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu

Masyarakat Diharapkan Bantu Beri Informasi Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Menteri PPPA Dorong Peningkatan Akses Fasilitas Kesehatan bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Dorong Peningkatan Akses Fasilitas Kesehatan bagi Perempuan dan Anak

Nasional
Kapolda-Kapolres Diminta Bisa Redam Isu di Wilayah, Cegah Peristiwa Jadi Berita Viral

Kapolda-Kapolres Diminta Bisa Redam Isu di Wilayah, Cegah Peristiwa Jadi Berita Viral

Nasional
Warga Sekolah dan Kampus Diimbau Tak Pulang Kampung Saat Libur Natal-Tahun Baru

Warga Sekolah dan Kampus Diimbau Tak Pulang Kampung Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.