Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Parpol Naik, Demokrat Akan Berdiskusi dengan KPK

Kompas.com - 09/09/2017, 13:52 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

CIKEAS, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyatakan Demokrat akan melakukan diskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka integritas dan bagaimana partai politik ke depannya semakin berdaulat dan berwibawa.

Rencananya, Demokrat akan mengundang KPK sebagai tamu acara yang akan dilangsungkan pada tanggal 13 September 2017.

Menurut HInca, pada kempatan itu akan didiskusikan juga dengan KPK soal kenaikan dana parpol.

(baca: Istana dan Mendagri Saling Lempar soal PP Kenaikan Dana Parpol)

Pemeritah telah menyetujui kenaikan dana parpol dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara.

"Kami akan kedatangan tamu dari KPK untuk berdiskusi dengan pimpinan elite Demokrat untuk memperbincangkan bagaimana parpol kedepan lebih berdaulat dan berwibawa, kaitanya juga dengan setelah putusan harga kursi dinaikan dari Rp 108 per satu suara menjadi Rp 1000 per satu suara," kata Hinca di Cikeas, Jawa Barat, Sabtu (9/9/2017).

(baca: Menurut Fadli Zon, Dana Parpol Semestinya Naik Rp 5.000 Per Suara)

Kenaikan dana parpol ini, lanjut dia, menjadi tanggung jawab moral bagi parpol yang ada, khususnya Demokrat agar lebih transparan untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Namun, ia yakin dengan pengalaman 16 tahun berdiri, Demokrat dapat mengelola dana parpol secara baik.

"Karena laporan keuangan partai ke Kemendagri menjadi yang terbaik tahun ini," ujar Hinca.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com