Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Berterima Kasih ke KPK atas Dukungan Kenaikan Dana Parpol

Kompas.com - 07/09/2017, 21:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, lembaga antirasuah itu ikut mendukung kenaikan dana bantuan bagi partai politik.

Hal ini disampaikan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding saat berdiskusi dengan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

"Kami sampaikan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan dukungan atas penambahan dana untuk partai politik," kata Karding dalam keterangan tertulis, Kamis malam.

Pemerintah menaikkan dana parpol dari Rp 108 per suara di pemilu legislatif, menjadi Rp 1.000 per suara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, salah satu yang mendasari pemerintah menaikkan dana parpol adalah pertimbangan dari KPK.

(Baca juga: Ketum PKB: Naiknya Dana Parpol Membuat Partai Makin Mandiri)

Menurut Karding, PKB pun akan memanfaatkan naiknya dana partai politik itu untuk keberlangsungan partai.

"Dana untuk partai politik ini sudah lumayan membantu. Di PKB kami akan menggunakannya untuk kegiatan kaderisasi," kata anggota Komisi III DPR ini.

Menurut Karding, sistem integritas partai politik di Indonesia menjadi tema yang cukup menarik untuk dibahas dan diperbincangkan.

PKB, kata Karding, selama ini telah melakukan serangkaian kegiatan yang tujunnya meningkatkan integritas partai sampai ke pengurus cabang, ranting dan basis.

"Kami telah melaksanakan berbagai kegiatan kaderisasi, strukturisasi, kesekretariatan dan kegiatan terkait media sosial untuk para kader PKB di seluruh Indonesia. Kami berupaya maksimal untuk membangun politik Indonesia yang lebih baik," kata dia.

(Baca juga: PDI-P dan KPK Sepakat Kenaikan Dana Parpol Bisa Cegah Korupsi)

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan berharap, dengan kenaikan dana bantuan ini, partai politik bisa semakin membangun dan memperkuat integritas mereka.

KPK juga berharap parpol bisa ikut memberikan kesadaran kepada para kadernya terkait pemberantasn korupsi. 

"Kami melihat statistik KPK sekarang, bahwa ada 134 legislator yang terjaring kasus korupsi, belum lagi dari para politisinya," kata dia.

Rencananya, KPK akan berkeliling ke sepuluh partai politik yang ada di parlemen untuk berdiskusi mengenai pencegahan korupsi. Sebelumnya, KPK yang diwakili Pahala Nainggolan juga sudah berkunjung ke kantor DPP PDI-P.

Kompas TV Dana parpol sejatinya adalah dana bantuan pemerintah untuk partai usai pemilu yang jumlahnya sesuai dengan perolehan suara sah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com