PDI-P dan KPK Sepakat Kenaikan Dana Parpol Bisa Cegah Korupsi - Kompas.com

PDI-P dan KPK Sepakat Kenaikan Dana Parpol Bisa Cegah Korupsi

Kompas.com - 31/08/2017, 19:24 WIB
Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto bertemu  di Kantor DPP PDI-P, Diponegoro, Jakarta, Kamis (31/8/2017).KOMPAS.com/IHSANUDDIN Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto bertemu di Kantor DPP PDI-P, Diponegoro, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan meyakini, kenaikan dana bantuan untuk partai politik bisa mencegah kader parpol untuk korupsi.

Hal ini disampaikan Pahala usai melakukan pertemuan dengan para pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), di Kantor DPP PDI-P, Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017).

"Antara lain (untuk mengurangi korupsi). Jadi kita tadi sebutkan ke PDI-P usulan kita aslinya dari Rp 1000 (per suara) sampai Rp 10.000," kata Pahala.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, salah satu yang dipertimbangkan pemerintah dalam memutuskan kenaikan ini adalah usulan dari KPK.

"Jadi mungkin kita bilang di situ kan kenaikan bertahap selama 10 tahun, tergantung kinerja. Tapi rasanya tiap tahun kita boleh evaluasi lagi," tambahnya.

 

(Baca: Istana dan Mendagri Saling Lempar soal PP Kenaikan Dana Parpol)

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sepakat kenaikan dana parpol sangat penting guna mencegah korupsi di kalangan kader parpol. Hasto menyatakan keprihatinannya di PDI-P sendiri masih ada kader di eksekutif dan legislatif yang terjerat masalah korupsi.

"Kami mengedepankan proses kelembagaan, memberikan sanksi berat bagi mereka yang korupsi," ucapnya.

Hasto mengatakan, dengan kenaikan dana parpol, tanggung jawab PDI-P dalam mengelola keuangan partai akan semakin besar. PDI-P juga akan menaikkan iuran bagi anggota partai untuk menyesuaikan dengan kenaikan dana dari pemerintah.

"Kalau iuran wajib Rp 10.000 per tahun per anggota. Kami juga menerapkan untuk petugas partai kami di eksekutif dan legislatif ada iuran. Saya pribadi juga, rekening saya per bulan dipotong untuk iuran partai," ucap Hasto.

(Baca: Setelah Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat, DPR Minta Lagi Dana Bantuan Rutin)

Dia pun mengusulkan dana bantuan partai tidak hanya disesuaikan dengan perolehan suara, tetapi ada juga bantuan tambahan yang berdasarkan kinerja.

"Misalnya, partai yang punya sekolah partai, beda dengan yang cari jalan pintas, hanya cari yang populer," ucap Hasto.

Pahala mengaku sepakat dengan usul PDI-P tersebut. Menurut dia, bantuan semacam itu tidak hanya akan membuat partai untuk merebut suara sebanyak-banyaknya, namun juga berkompetisi menciptakan kader berkualitas.

"Boleh juga kita ciptakan kompetisi antar partai, mana partai yang capai sistem integritas lebih dulu, harus ada semacam insentif," kata dia.

Pahala menambahkan, kedepannya KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga akan menemui sembilan parpol lainnya yang ada DPR untuk berdiskusi mengenai sistem pencegahan terhadap korupsi ini.


Kompas TV KPK memang menyetujui kenaikan dana parpol yang baru saja disahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

PenulisIhsanuddin
EditorSabrina Asril
Komentar

Terkini Lainnya

Kasus Suap Bupati Halmahera Timur, KPK Periksa Tiga Saksi

Kasus Suap Bupati Halmahera Timur, KPK Periksa Tiga Saksi

Nasional
Perjuangan Ibu Kendarai Motor Sambil Gendong Bayi 9 Bulan untuk Urus KJP ke Kantor Wali Kota Jaksel

Perjuangan Ibu Kendarai Motor Sambil Gendong Bayi 9 Bulan untuk Urus KJP ke Kantor Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Hanura Jagokan Wiranto, PKB Tetap Ajukan Cak Imin Jadi Pendamping Jokowi di 2019

Hanura Jagokan Wiranto, PKB Tetap Ajukan Cak Imin Jadi Pendamping Jokowi di 2019

Nasional
Di Rakernas, PDI-P Bahas 5 Strategi Pemenangan Partai

Di Rakernas, PDI-P Bahas 5 Strategi Pemenangan Partai

Nasional
Ketua Fraksi PDI-P: Penutupan Jalan Jatibaru Kebijakan 'One Man Show'

Ketua Fraksi PDI-P: Penutupan Jalan Jatibaru Kebijakan "One Man Show"

Megapolitan
Trump dan Asosiasi Senapan AS Desak Warga Beli Senjata Api

Trump dan Asosiasi Senapan AS Desak Warga Beli Senjata Api

Internasional
Mengingat 10 Bulan Perjalanan Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Mengingat 10 Bulan Perjalanan Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Megapolitan
Makna Motif Air Mengalir pada Dinding Underpass di Lebak Bulus

Makna Motif Air Mengalir pada Dinding Underpass di Lebak Bulus

Megapolitan
Golkar Akui Butuh Waktu untuk Alihkan Dukungan Konstituen dari Prabowo kepada Jokowi

Golkar Akui Butuh Waktu untuk Alihkan Dukungan Konstituen dari Prabowo kepada Jokowi

Nasional
Diduga Gangguan Jiwa, Emak yang Gigit Polisi Dititipkan di Rumah Sakit

Diduga Gangguan Jiwa, Emak yang Gigit Polisi Dititipkan di Rumah Sakit

Regional
Golkar Optimistis Basis Pemilih Prabowo Akan Memilih Jokowi di 2019

Golkar Optimistis Basis Pemilih Prabowo Akan Memilih Jokowi di 2019

Nasional
Menengok Cantiknya 'Underpass' di Perempatan Lebak Bulus

Menengok Cantiknya "Underpass" di Perempatan Lebak Bulus

Megapolitan
'Pisang Seribu' di Sawangan Kerap Ditawar dengan Harga Ratusan Ribu

"Pisang Seribu" di Sawangan Kerap Ditawar dengan Harga Ratusan Ribu

Megapolitan
AS Bakal Berikan Paket Sanksi Baru ke Korea Utara

AS Bakal Berikan Paket Sanksi Baru ke Korea Utara

Internasional
Empat Tersangka dan Barang Bukti 1,6 Ton Sabu Dibawa ke Mabes Polri Hari Ini

Empat Tersangka dan Barang Bukti 1,6 Ton Sabu Dibawa ke Mabes Polri Hari Ini

Regional

Close Ads X