Salin Artikel

KPK Sebut Idealnya Dana Partai Rp 10.000 Persuara

Menurut dia, pemerintah semestinya bisa lebih berkontribusi dalam menaikkan anggaran parpol yang saat ini nilainya Rp 108 persuara pertahun. Idealnya, kata dia, parpol mendapat dana hingga Rp 10.000 persuara.

"Teman-teman KPK dan LIPI mencari bandingan negara lain, karena itu KPK mengusulkan yang paling wajar sekurang-kurangnya Rp 10.000," ujar Syarif di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Syarif mengatakan, anggaran tersebut masih bisa ditampung  APBN yang besarannya mencapai Rp 2.000 triliun pertahun.

Namun, KPK tidak mungkin mengusulkan langsung dengan jumlah sebesar itu kepada pemerintah. Peningkatan nilai suara untuk parpol sebaiknya dilakukan secara bertahap.

(Baca: Istana dan Mendagri Saling Lempar soal PP Kenaikan Dana Parpol)

"Kita usulin Rp 1.000 dulu, Rp 2.000 dulu, apakah ada perubahan tidak parpol ini, memenuhi empat syarat (partai berintegritas) tadi atau tidak. Biar kelihatan juga," kata Syarif.

Syarif mengatakan, uang Rp 10.000 persuara itu sebagian besar bisa dialokasikan untuk biaya operasional partai yang cukup menguras biaya. Misalnya, kata dia, saat pilkada, partai butuh uang banyak untuk membayar uang makan saksi-saksi yang disebar di tempat pemungutan suara.

"Maka harus dicari jalan supaya kalau negara ikut membiayai, maka parpol itu bisa diaudit. Akan jadi lembaga publik," kata Syarif.

Sementara itu, Presiden PKS M Sohibul Imam, mengatakan, biaya Rp 108 persuara pertahun tak cukup memenuhi kebutuhan operasional partai selama setahun. Setelah dihitung-hitung, PKS hanya mendapatkan Rp 900 juta pertahun.

(Baca: Setelah Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat, DPR Minta Lagi Dana Bantuan Rutin)

Untungnya, kata dia, kader PKS terbiasa membayar iuran perbulan untuk menambah kas partai. Bahkan, untuk Musyawarah Nasional, para kader bersedia membayar iuran lebih.

"Yang kami timbulkan spiritnya. Buat Munas lalu habis Rp 4 miliar , kami galang karena kader biasa kita tarik, tapi bayarnya lebih besar," kata Sohibul.

Di samping biaya operasional, biaya pendidikan politik juga tak kalah penting. Sebab, salah satu fungsi parpol adalah memberi pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan demikian, kata dia, kualitas demokrasi masyarakat di Indonesia semakin baik.

"Bukan buat parpolnya, tapi untuk masyarakat," kata Sohibul.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/20/18185991/kpk-sebut-idealnya-dana-partai-rp-10000-persuara

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Nasional
Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Nasional
UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

Nasional
Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Nasional
UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

Nasional
UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.