Tegaskan Kini Jadi Parpol Koalisi Pemerintah, Demokrat Singgung Parpol Koalisi tapi Bersikap Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, pihaknya bakal konsisten sebagai partai politik (parpol) koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Dia lantas menyinggung sikap partai lain yang masih menjadi bagian dari pemerintahan tapi bertindak seperti oposisi.

“Kami konsisten, beda dengan partai yang berada di pemerintahan berlaku seperti oposisi. Kalau kita tidak, oposisi ya oposisi, pemerintahan ya pemerintahan,” ujar Andi Mallarangeng di kantor Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).

Dia mengungkapkan, ajakan Jokowi agar AHY menjabat sebagai Menteri ATR/BPN berlangsung cepat.

Baca juga: Cerita AHY Jadi Menteri ATR/BPN: Dihubungi Senin Malam, Temui Jokowi Selasa, dan Dilantik Rabu

Andi mengklaim bahwa Demokrat juga tidak berekspektasi mendapatkan tawaran tersebut.

Pasalnya, selama sembilan tahun ini posisi Demokrat merupakan oposisi pemerintah.

“Kami sebenarnya tidak punya ekspektasi, kami oposisi. Tapi, kemudian ada penawaran dari Presiden Jokowi itu, maka kami bergabung dalam pemerintahan,” kata Andi.

Di sisi lain, Andi mengatakan, Jokowi tak berkomunikasi lebih dulu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal tawaran pada AHY untuk masuk ke kabinetnya.

Baca juga: AHY Terima Pinangan Jokowi Masuk Kabinet, Demokrat: Pemilu Sudah Selesai, Kita Bersatu Lagi

Menurut Andi, komunikasi itu dijalin langsung antara Jokowi dan AHY dan baru terjadi pada Selasa (20/2/2024) kemarin.

“Rasanya enggak ada ya (komunikasi Jokowi-SBY). Tetapi langsung dengan Ketua Umum, Mas AHY sendiri,” katanya.

Diketahui, parpol yang masih menjadi bagian dari koalisi pemerintah tapi menarasikan perubahan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kemarin adalah Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara itu, parpol koalisi pemerintah yang mengusung keberlanjutan berkumpul di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Misalnya, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca juga: AHY Jadi Menteri, Jokowi Dinilai Butuh Back Up Demokrat