Soal Narasi Tak Ada Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Romo Magnis Singgung agar Tak Diganggu DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, Franz Magnis Suseno menyoroti perihal keinginan calon presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menyatukan semua partai politik dalam pemerintahan.

Romo Magnis, sapaan akrab Franz Magnis Suseno berpandangan bahwa langkah itu hanya agar pemerintahan Prabowo-Gibran tidak diganggu oleh DPR.

Hal itu disampaikan Romo Magnis dalam refleksinya tentang bagaimana Indonesia ke depan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dan 3.

"Saya dari media melihat bahwa tendensinya adalah untuk mempersatukan semua partai menjadi pendukung pemerintah baru, pemerintah Prabowo. Kemungkinannya PKS dan mungkin juga PDI-P tidak ikut. Tapi partai-partai lain ikut, akan lebih dari 80 persen memungkinkan pemerintah tidak diganggu oleh DPR," kata Romo Magnis dalam paparannya di acara "Dialog Kebangsaan: Semangat Keindonesiaan Pasca Pemilu, Harapan dan Tantangan" di Jakarta Timur, Senin (29/4/2024).

Baca juga: Keadilan Sosial Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Romo Magnis: Ada Kesan Indonesia Milik Mereka yang di Atas

Padahal, Romo Magnis berpendapat bahwa kinerja DPR selama ini sudah sangat memalukan.

Terlebih, dia mengaku, tidak mendengar DPR mempersoalkan proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang diduga bermasalah.

"Nah mengenai DPR, saya umum saja begitu, DPR itu sampai sekarang sudah memalukan. Di dalam seluruh debat menjelang pemilu yang cukup tajam dan penting, saya sekalipun tidak dengar suara dari DPR yang ikut di dalam hal itu," ujar Romo Magnis.

Dia juga mempertanyakan kinerja DPR yang dinilai terkesan tidak mewakili rakyat.

Baca juga: Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Menurut Romo Magnis, DPR justru sibuk memikirkan bagaimana caranya mengembalikan modal selama menjadi calon anggota legislatif (caleg).

"Mereka mewakili siapa? Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu saja kalau harus bayar 5-10 miliar rupiah satu orang untuk masuk ke dalam DPR itu jangan dikira bahwa dia punya perhatian pada orang kecil," katanya.

"Saya tidak mengatakan dia seorang korup tapi tentu pikirannya adalah bagaimana mengembalikan uang itu. Itu 5 miliar rupiah. Kebanyakan kita 5 juta rupiah saja, jarang melihatnya secara fisik, apalagi seribu kali 5 juta rupiah itu baru 5 miliar rupiah," ujar Romo Magnis lagi.

Lebih lanjut, dia mengakui bahwa saat ini banyak harapan pada dua partai politik bakal menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI-P.

"Kita juga lemah karena partai-partai kita tidak punya profil ideologis. Mungkin PKS punya sedikit, PDI-P juga susah dirumuskan ya Soekarno, tapi tidak lebih dari itu. Yang lain itu semua hanya mengikuti salah satu dinasti," kata Romo Magnis.

Baca juga: Kekuatan Koalisi Vs Oposisi jika PDI-P dan PKS Tak Merapat ke Prabowo-Gibran

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, tidak ingin ada oposisi dalam pemerintahan ke depan.

Diketahui, Golkar tergabung dalam salah satu partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Pria yang karib disapa Bamsoet ini berharap, Prabowo bisa merangkul semua pihak dalam Pilpres 2024.

Menurut dia, yang dibutuhkan untuk pemerintahan ke depan adalah demokrasi gotong-royong.

"Dan enggak dibutuhkan lagi oposisi. Saya mendukung Pak Prabowo merangkul semua parpol untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan," ujar Bamsoet.

Baca juga: Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi