Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Kompas.com - 27/04/2024, 16:14 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, rapat kerja nasional (rakernas) PDI-P pada Mei 2024 mendatang akan membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Namun, Hasto mengingatkan bahwa keputusan PDI-P berada di dalam atau di luar pemerintahan merupakan kebijakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Rakernas partai ke depan akan merumuskan sikap-sikap politik dalam menghadapi seluruh dinamika politik nasional maupun global, dan juga langkah-langkah strategis yang akan dilakukan partai pasca-pemilu," kata Hasto dalam siaran pers, Sabtu (27/4/2024).

Baca juga: Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Hasto menyebutkan, target kemenangan pada Pilkada 2024 juga akan dibahas dalam rakernas mendatang berdasarkan pemetaan politik di masing-masing daerah.

Ia mengatakan, PDI-P juga terbuka untuk bekerja sama dengan partai-partai politik yang tidak berkoalisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

"Di tingkat nasional kan kami juga kerja sama dengan PPP, Hanura, Perindo. Maka di tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga membuka kerja sama sesuai dengan dinamika politik dan kultur politik yang ada," ujar Hasto.

Baca juga: Daftar Cagub DKI Jakarta yang Berpotensi Diusung PDI-P, Ada Ahok dan Tri Rismaharini

Sebelumnya, Hasto memberikan sinyal bahwa PDI-P akan mengumumkan sikapnya, oposisi atau koalisi, setelah Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.

Hasto menekankan, sejauh ini PDI-P masih mengkaji beragam pertimbangan sebelum memutuskan bergabung atau tidak bergabung ke pemerintahan Prabowo kelak.

"Toh nanti akan tiba waktunya untuk berbicara setelah pemerintahan ini terbentuk, apakah mau masuk di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, akan dikaji lebih mendalam," kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com, Kamis (25/4/2024).

Hasto mengatakan, sikap politik tersebut bisa saja diputuskan pada kongres PDI-P yang rencananya digelar pada April 2025 mendatang.

Hal ini berkaca dari sejarah di mana PDI-P mengumumkan sikapnya menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui forum kongres.

Baca juga: Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Namun, Hasto juga tidak menutup kemungkinan bahwa rapat kerja nasional (rakernas) PDI-P pada Mei 2024 mendatang dijadikan forum untuk mengambil keputusan terkait posisi politik.

"Kalau secara empiris, 2004-2009 diputuskan di kongres, apakah sekarang mau diputuskan di dalam rakernas atau di dalam kongres, nanti kita bisa lihat dinamika politik yang ada," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com