Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Jadi Menteri, Jokowi Dinilai Butuh "Back Up" Demokrat

Kompas.com - 21/02/2024, 16:33 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membutuhkan back up atau bantuan, karena hubungannya yang renggang dengan PDI-P.

Oleh karenanya, Jokowi pun dinilai menarik Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk ke pemerintahannya sebagai Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Masuknya Demokrat ke pemerintah itu sebagai back up politik bagi Jokowi, karena saat ini PDIP tak lagi dukung Jokowi, walaupun masih ada di kabinet," kata Ujang saat dihubungi, Rabu (21/2/2024).

Menurut dia, Jokowi ke depannya juga akan berupaya mengamankan pemerintahannya hingga Oktober 2024.

Baca juga: AHY Terima Pinangan Jokowi Masuk Kabinet, Demokrat: Pemilu Sudah Selesai, Kita Bersatu Lagi

Apalagi belakangan ini ramai isu yang menyerang Jokowi di antaranya soal pemakzulan presiden.

"Kita tahu dan sama-sama tahu, banyak isu yang menyerang Jokowi, soal pemakzulan, soal hak angket kecurangan, itu bisa dihalau dan dibendung dengan memperkuat pertahanan dikoalisi pemerintah dan parlemen," ucap dia.

Menurut Ujang, masuknya AHY ke kabinet Jokowi menunjukkan bahwa Kepala Negara ini ingin lepas dari bayang-bayang PDI-P.

"Kelihatannya hubungan Jokowi dengan PDIP makin keras. Dengan masuknya AHY di kabinet, Jokowi ingin lepas dari bayang-bayang PDIP dan Megawati. Jokowi punya skema politik sendiri dan berbeda dengan Megawati," kata dia.

Baca juga: Akui Tak Punya Keahlian di Bidang Agraria, AHY: Saya Hadir dengan Niat Baik dan Dedikasi

Diketahui, pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dilakukan Presiden RI Jokowi di Istana Negara, tadi siang.

Adapun AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjadi Menteri ATR/BPN.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto pada Rabu ini dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hadi menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya telah mengundurkan diri karena menjadi calon wakil presiden (cawapres) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

Nasional
Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Nasional
Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Nasional
Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com