Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Terima Pinangan Jokowi Masuk Kabinet, Demokrat: Pemilu Sudah Selesai, Kita Bersatu Lagi

Kompas.com - 21/02/2024, 16:28 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengungkapkan alasan pihaknya memilih menjadi koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Sikap Demokrat itu tercermin dari keputusan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menerima tawaran Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).

AHY pun telah dilantik Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024) siang.

“Ya karena pemilu sudah selesai. Di negara-negara demokrasi mana pun ketika pemilu, kompetisi sudah selesai, sekarang kan tinggal penghitungan saja. Maka ya kita bersatu lagi untuk membangun bangsa ini,” ujar Andi di kantor Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu sore.

Baca juga: Akui Tak Punya Keahlian di Bidang Agraria, AHY: Saya Hadir dengan Niat Baik dan Dedikasi

Ia menyatakan, tak ada program baru yang bisa diwujudkan AHY di sisa waktu 8 bulan ini.

Namun, Andi mengatakan, kemungkinan besar Jokowi memilih AHY karena memiliki kepemimpinan yang kuat.

Maka, mantan Wali Kota Solo itu butuh menteri yang bisa mengawal dan menyelesaikan berbagai program pertanahan dan tata ruang yang sudah dicanangkan sebelumnya.

“Karena itu dia (Jokowi) membutuhkan (menteri yang punya) leadership dan manajemen dan itu dipunyai Mas AHY,” sebutnya.

Baca juga: Demokrat Masuk Kabinet, Jokowi Dinilai Lepas dari Bayang-bayang PDI-P

Di sisi lain, ia menekankan bahwa Partai Demokrat bakal berkomitmen mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin hingga akhir.

Sikap Demokrat pun berubah dari oposisi pemerintah menjadi koalisi.

Bagi Andi, sikap itu mesti disampaikan terbuka karena memberikan kejelasan pada publik.

“Kami konsisten, beda dengan partai yang berada di pemerintahan berlakunya seperti oposisi. Kalau kita tidak, oposisi ya oposisi, pemerintahan ya pemerintahan,” imbuh dia.

Baca juga: AHY Mengaku Sudah Diajak Prabowo Gabung di Kabinet Pemerintahan Mendatang

Diketahui Demokrat sempat bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, Demokrat akhirnya hengkang setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan calon presiden (capres) yang diusung koalisi, Anies Baswedan mengadakan kesepakatan untuk mengangkat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Kemudian, Demokrat memilih berpindah ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres.

Sejak saat itu, hubungan Demokrat dan Jokowi kian hangat. Bahkan, Jokowi sempat mengajak AHY untuk bersepeda bersama di Yogyakarta pada 28 Januari 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com