Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosok Capres-Cawapres Keinginan Jokowi yang Tak Diketahui PDI-P...

Kompas.com - 07/11/2022, 06:49 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan Presiden Joko Widodo soal pencalonan presiden dan wakil presiden tampak belum senada dengan sikap partai politiknya, PDI-P.

Meski telah berulang kali berbincang empat mata bersama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, tampaknya keduanya belum menemukan titik kesepakatan soal calon pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Menebak Sosok Capres-Cawapres yang Diinginkan Jokowi

Keduanya sempat berbincang pada 7 Juli 2022 di Istana Negara, sebelum Jokowi melantik Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP periode 2022-2027 pada Selasa siang.

Kemudian Jokowi dan Megawati berbincang selama 2 jam di Batutulis, Bogor, Jawa Barat, 8 Oktober 2022.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan keduanya membahas kesinambungan kepemimpinan pada Pemilu 2024 saat itu.

Baca juga: Teka-teki Sosok Capres yang Diinginkan Jokowi, Pengamat: Jawabannya Cukup Terang, Ganjar

Terbaru, Jokowi berharap partai politik tak berlama-lama menentukan capres-cawapres untuk kontestasi elektoral mendatang.

"Yang paling penting kalau saya ya... Memang harus hati-hati dalam memutuskan calon, tapi juga jangan terlalu lama, sehingga rakyat nanti bisa menilai," ujar Jokowi dalam wawancara khusus, seperti dikutip dari Kompas.id, Sabtu (5/11/2022).

Komentar Megawati

Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengungkapkan, Megawati memiliki pandangan sendiri terkait waktu deklarasi capres-cawapres.

Ia menceritakan pernah mengajukan pertanyaan pada putri Bung Karno itu soal alasan PDI-P tak kunjung mendeklarasikan capres-cawapresnya. Padahal, partai berlambang banteng moncong putih tersebut menjadi satu-satunya parpol di Indonesia yang bisa mengusung capres-cawapres sendiri, tanpa berkoalisi dengan parpol lain.

Akan tetapi, Megawati justru bertanya kembali pada Eriko terkait kesiapan para kader di Tanah Air.

"Saya sampaikan ke Ibu Ketua Umum, 'Bu, kenapa kita tidak segera deklarasi? Padahal PDI-P bisa maju dengan sendirinya'," tutur Eriko di Hotel Morissey, Jakarta Pusat, Minggu (6/11/2022).

Baca juga: Jokowi: Hati-hati Memutuskan Capres, tapi Jangan Terlalu Lama

"Dan beliau (Megawati) menyampaikan seperti ini, 'deklarasi kapan saja bisa. Memutuskan kapan saja bisa. Tapi apakah kita sudah siap?'" ungkap dia.

Eriko memandang Megawati menyadari bahwa belum semua wilayah dikuasai PDI-P.

"Menang bukan hanya menang saja. Katakan hanya dengan empat, lima wilayah bisa menang, bukan begitu. Indonesia adalah Indonesia, bukan ada yang mendominasi. Nah itu yang sedang kami kerjakan. Kenapa sekarang PDIP tidak ingin terburu-buru untuk menyampaikan hal ini," ungkapnya.

Tak tahu siapa capres-cawapres jagoan Jokowi

Eriko pun mengaku pihaknya tak tahu figur capres-cawapres yang diinginkan Jokowi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com