Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Kompas.com - 22/05/2024, 13:51 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan tetap mengevaluasi besaran subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah Juni 2024 mendatang.

Sejauh ini, pemerintah masih menahan harga energi termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai Juni 2024 mendatang, meski harga mentah dunia mengalami tekanan imbas tensi geopolitik di Timur Tengah.

"Sejauh ini saya belum ada perubahan (evaluasi subsidi energi bulan Juni), kita sedang fokus membahas pelaksanaan APBN sekarang ini," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Kendati demikian, Bendahara Negara ini mendukung langkah-langkah yang akan diambil Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Pertamina.

"Karena mereka dalam APBN juga sudah ditetapkan jumlah volume dan juga anggaran subsidinya, itu yang perlu dijaga oleh Kementerian ESDM dan Pertamina," ucap Sri Mulyani.

Perempuan yang disapa Ani ini juga mengaku belum bisa memastikan kenaikan harga energi pada akhir tahun.

"Saya belum update mengenai itu," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan harga BBM tidak akan mengalami perubahan.

Baca juga: Bappenas Usulkan Subsidi BBM Digeser ke Transportasi Umum, Mengapa?

Namun, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan subsidi energi. Pembahasan dilakukan jelang masa berlaku kebijakan yang dijadwalkan berakhir pada Juni 2024 ini.

"Kan sekarang masih bulan Mei tanggal berapa ya ini. Nanti dibahas (evaluasi subsidi energi)," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Airlangga megnatakan, pemerintah terus memantau situasi harga minyak untuk mengkalibrasi subsidi energi.

Ia menyebutkan, kebijakan subsidi energi akan dipertimbangkan berdasarkan perkiraan harga minyak dalam satu hingga dua bulan ke depan.

"Dalam krisis-krisis yang lalu, kita menggunakan anggaran sebagai buffer, cushion bantalan," ujarnya pada acara halalbihalal yang diadakan di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Nasional
Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Nasional
Tercatat 80.000 Anak Main Judi 'Online', Fahira Idris: Ini Harus Jadi 'Concern' Negara

Tercatat 80.000 Anak Main Judi "Online", Fahira Idris: Ini Harus Jadi "Concern" Negara

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Nasional
Litbang 'Kompas': Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Litbang "Kompas": Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Nasional
BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

Nasional
Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Nasional
Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Nasional
Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Nasional
Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Nasional
SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com