KILAS

BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan PMO Jabodetabekpunjur

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Kompas.com - 22/05/2024, 14:13 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 356 sertifikat tanah elektronik kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, pemerintah kabupaten dan kota se-Bali, dan masyarakat Bali.

Sertifikat tersebut diserahkan AHY kepada 27 perwakilan penerima di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Selasa (21/5/2024). 

Sertifikat tanah elektronik yang diserahkan antara lain satu sertifikat hak pengelolaan (HPL) untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dua sertifikat tanah wakaf, serta 353 sertifikat yang terdiri dari sertifikat hak pakai bagi pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bali, sertifikat hak milik perorangan, dan sertifikat hak guna bangunan (HGB) milik swasta serta badan usaha milik negara (BUMN).

Baca juga: Kementerian BUMN Beberkan Penyebab Terjadinya Indikasi Korupsi di Biofarma

Dalam sambutannya, AHY menyatakan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) pada 2017 berhasil meningkatkan jumlah bidang tanah terdaftar dan tersertifikasi secara signifikan.

Ia menjelaskan bahwa akselerasi tersebut mencapai 250 persen dalam tujuh tahun terakhir.

"Pada 2017, 46 juta bidang tanah tersertifikasi. Per April 2024, Alhamdulillah jumlahnya sudah mencapai 112 juta bidang tanah. Ini adalah pencapaian besar yang dihasilkan dari kerja keras kita semua," kata AHY dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (22/5/2024).

Ia menambahkan bahwa sejak adanya PTSL, nilai ekonomi lebih dari Rp 6.300 triliun telah dihasilkan melalui pajak penghasilan (PPh), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hak tanggungan.

Baca juga: Kemenaker Beri Penghargaan PNBP untuk Perusahaan yang Implementasikan K3 dengan Baik

Di Bali, penambahan nilai ekonomi yang dihasilkan melalui pendaftaran tanah mencapai Rp 28,1 triliun.

"Ini sangat berarti bagi pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi kita secara nasional," ujar AHY.

Ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut bukan semata karena kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), tetapi juga banyak pihak, termasuk kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah (pemda).

AHY mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Bali, pemerintah kabupaten dan kota se-Bali yang telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Bidik Target Reforma Agraria Tercapai Tahun Ini

"Selamat telah mendapatkan sertifikat yang sah dari negara. Jangan dilihat satu lembarnya justru karena satu lembar menjadi lebih simpel. Pengurusan secara elektronik memudahkan menjadi lebih cepat, transparan, akuntabel, dan menghindari perilaku yang tidak baik," imbuh AHY.

Selain itu, AHY menyampaikan selamat kepada para penerima sertifikat dan menekankan pentingnya menjaga aset mereka dengan baik karena sertifikat bisa menjadi jaminan untuk modal usaha.

"Kemudian bagi pemerintah, kita wajib memiliki surat yang sah sehingga kita tidak terganggu oleh siapa pun di kemudian hari," ucapnya

Baca juga: Pesantren di Surabaya Eks Markas Pertempuran 10 November Terima Sertifikat Wakaf

Ia juga berharap bahwa penerima sertifikat wakaf, terutama untuk rumah ibadah, dapat membawa kebaikan dan ketenangan bagi umat dalam menjalankan ibadah.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas serta sejumlah pejabar tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya beserta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) BPN Provinsi Bali beserta seluruh jajaran, dan para bupati serta wali kota se-Provinsi Bali. 


Terkini Lainnya

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

Nasional
PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

Nasional
7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

Nasional
Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Nasional
Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Nasional
Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi 'Out' jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi "Out" jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Nasional
Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com