Salin Artikel

Sosok Capres-Cawapres Keinginan Jokowi yang Tak Diketahui PDI-P...

Meski telah berulang kali berbincang empat mata bersama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, tampaknya keduanya belum menemukan titik kesepakatan soal calon pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Keduanya sempat berbincang pada 7 Juli 2022 di Istana Negara, sebelum Jokowi melantik Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP periode 2022-2027 pada Selasa siang.

Kemudian Jokowi dan Megawati berbincang selama 2 jam di Batutulis, Bogor, Jawa Barat, 8 Oktober 2022.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan keduanya membahas kesinambungan kepemimpinan pada Pemilu 2024 saat itu.

Terbaru, Jokowi berharap partai politik tak berlama-lama menentukan capres-cawapres untuk kontestasi elektoral mendatang.

"Yang paling penting kalau saya ya... Memang harus hati-hati dalam memutuskan calon, tapi juga jangan terlalu lama, sehingga rakyat nanti bisa menilai," ujar Jokowi dalam wawancara khusus, seperti dikutip dari Kompas.id, Sabtu (5/11/2022).

Komentar Megawati

Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengungkapkan, Megawati memiliki pandangan sendiri terkait waktu deklarasi capres-cawapres.

Ia menceritakan pernah mengajukan pertanyaan pada putri Bung Karno itu soal alasan PDI-P tak kunjung mendeklarasikan capres-cawapresnya. Padahal, partai berlambang banteng moncong putih tersebut menjadi satu-satunya parpol di Indonesia yang bisa mengusung capres-cawapres sendiri, tanpa berkoalisi dengan parpol lain.

Akan tetapi, Megawati justru bertanya kembali pada Eriko terkait kesiapan para kader di Tanah Air.

"Saya sampaikan ke Ibu Ketua Umum, 'Bu, kenapa kita tidak segera deklarasi? Padahal PDI-P bisa maju dengan sendirinya'," tutur Eriko di Hotel Morissey, Jakarta Pusat, Minggu (6/11/2022).

"Dan beliau (Megawati) menyampaikan seperti ini, 'deklarasi kapan saja bisa. Memutuskan kapan saja bisa. Tapi apakah kita sudah siap?'" ungkap dia.

Eriko memandang Megawati menyadari bahwa belum semua wilayah dikuasai PDI-P.

"Menang bukan hanya menang saja. Katakan hanya dengan empat, lima wilayah bisa menang, bukan begitu. Indonesia adalah Indonesia, bukan ada yang mendominasi. Nah itu yang sedang kami kerjakan. Kenapa sekarang PDIP tidak ingin terburu-buru untuk menyampaikan hal ini," ungkapnya.

Tak tahu siapa capres-cawapres jagoan Jokowi

Eriko pun mengaku pihaknya tak tahu figur capres-cawapres yang diinginkan Jokowi.

Akan tetapi, ia sepakat bahwa pemimpin bangsa masa depan mesti menguasai ekonomi makro dan mikro sesuai kriteria yang disampaikan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Tapi, apakah itu menuju ke satu seseorang, coba tanyakan dengan beliau langsung," sebut dia.

Adapun Jokowi pun menuturkan figur capres-cawapres juga harus bekerja secara detail, menguasai data, dan cepat mengambil keputusan.

Hal itu diperlukan, lanjut dia, karena tantangan Indonesia di masa depan bakal lebih berat.

"Karena situasinya situasi yang tidak normal," ucapnya.

Jokowi dinilai ingin Ganjar jadi capres

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai berbagai kriteria capres menurut Jokowi mengerucut pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Pertama, Jokowi minta pemimpin di depan punya jam terbang tinggi. Arif menyebut kriteria itu dimiliki Ganjar yang sudah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

Kedua, publik melihat personifikasi antar tokoh politik, dan Ganjar digambarkan punya banyak kesamaan dengan Jokowi.

"Yang dipersonifikasi sebagai (Jokowi-Ganjar) cenderung egaliter ya. Itu image ya. Saya tidak mengatakan itu sungguh-sungguh ya. Political images kan sebagai buku tanda bagi politikus," jelasnya.

Terakhir, Ganjar dan Jokowi berasal dari parpol yang sama.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/07/06492871/sosok-capres-cawapres-keinginan-jokowi-yang-tak-diketahui-pdi-p

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke