Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" pada Pilkada Jakarta...

Kompas.com - 22/05/2024, 05:40 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ambisi Anies Baswedan untuk kembali berkuasa di Jakarta semakin kuat.

Gelagatnya tak lagi malu-malu seperti saat baru kalah dalam kontestasi pemilihan presiden  2024 beberapa pekan lalu.

Meski demikian, sampai saat ini baru satu parpol yang secara terbuka memprioritaskan Anies untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024.

Sejumlah parpol lainnya masih sebatas melirik Anies sebagai "ban serep".

Anies pertimbangkan serius maju di Jakarta

Sikap terbuka Anies terlihat saat bertemu dengan masyarakat Jakarta yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota, Minggu (19/5/2024)

Di acara itu, Anies mengaku ditawarkan oleh beberapa partai politik maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah atau 

Dia tak spesifik menyebut parpol yang dimaksud, tapi mengaku sudah mendapat tawaran untuk dicalonkan.

"Nah, jadi tadi disampaikan pernyataan dukungan kami. Saya ngomong sama bapak/ibu, memang saya mendapatkan undangan dari parpol-parpol, ditawarkan, diminta untuk dicalonkan jadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan. Apakah kembali atau tidak," ujar Anies.

Baca juga: Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu bahkan menanyakan ke masyarakat yang berkumpul, apakah dia harus kembali memimpin Jakarta atau tidak.

"Kami sedang pertimbangkan ya. Serius nimbang, kembali apa enggak ya. Kembali apa enggak? Kembali ke Jakarta?" tanya Anies.

"Kita masih butuh Pak Anies," jawab warga lagi.

"Itulah yang sedang dipertimbangkan," ucap Anies.

Sulit dapat tiket

Namun perjalanan Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta diprediksi akan sama sulitnya saat ia hendak menjadi calon presiden.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Nasional
Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Nasional
8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

Nasional
Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Nasional
Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Nasional
Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Nasional
Lapas di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Nasional
KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com