Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Kompas.com - 22/05/2024, 12:59 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Partai Persatuan Bangsa (PPP) terkait perolehan suara pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di DKI Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan.

Hal ini diketahui berdasarkan putusan dismissal yang dibacakan hakim di ruang sidang utama MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim Ketua MK Suhartoyo.

Baca juga: Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Terkait gugatan perolehan suara di DKI Jakarta, PPP mendalilkan adanya perpindahan 6.360 suara pemohon ke Partai Garuda di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II.

Namun, hakim menilai, permohonan itu tidak jelas atau kabur.

"Dalam dalil tersebut, pemohon tidak menjelaskan dalam tingkatan rekapitulasi mana suara pemohon berpindah dan dalam tingkatan rekapitulasi mana termohon melakukan kesalahan penghitungan suara sehingga membuat suara pemohon menjadi berpindah dan berkurang," kata Hakim Enny Nurbaningsih.

Hakim juga menyebutkan bahwa pemohon tidak menjelaskan secara rinci lokasi-lokasi yang terjadi kesalahan penghitungan.

Baca juga: MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Sementara dalam gugatan Pileg di Jambi, PPP meminta MK untuk memerintahkan termohon, dalam hal ini KPU RI, agar melaksanakan pemungutan suara ulang untuk surat suara DPR RI Dapil Provinsi Jambi I, DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 1, serta DPRD Kota Jambi Dapil Kota Jambi 1, Kota Jambi 2, Kota Jambi 4, dan Kota Jambi 5.

Akan tetapi, menurut hakim, permohonan tersebut tidak menguraikan secara jelas dan tegas perihal locus (lokasi) serta pada tingkat rekapitulasi mana terjadinya pengurangan maupun penambahan suara dimaksud.

Hakim menyebut, petitum pemohon bersifat kumulatif dan kontradiktif dan MK tidak dapat mengetahui pasti apa yang sebenarnya dimintakan oleh pemohon sebagai dasar untuk menetapkan perolehan suara

"Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur," kata Hakim Arief Hidayat.

Baca juga: KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Kemudian, dalam gugatan Pileg di Papua Pegunungan, PPP mempersoalkan perolehan suara calon anggota DPR RI di Dapil Papua Pegunungan.

Sekali lagi, menurut hakim, pemohon tidak menyebutkan secara jelas berapa jumlah perolehan suara menurut pemohon untuk Dapil Papua Pegunungan baik dalam posita maupun petitum permohonannya.

Namun demikian, gugatan soal perolehan suara DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo V yang dimohonkan dalam perkara yang sama, bisa dilanjutkan ke sidang pembuktian.

"Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon mengenai perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5 yang juga terdapat dalam permohonan a quo akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian," ucap Hakim Guntur Hamzah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timwas DPR RI Imbau Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Segera Kembali ke Tanah Air

Timwas DPR RI Imbau Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Segera Kembali ke Tanah Air

Nasional
Soal Harun Masiku Bisa Tertangkap dalam Seminggu, Direktur Penyidikan KPK: Itu Motivasi Pimpinan agar Fokus

Soal Harun Masiku Bisa Tertangkap dalam Seminggu, Direktur Penyidikan KPK: Itu Motivasi Pimpinan agar Fokus

Nasional
Masalah Kesehatan Haji Carut-marut, Anggota DPR Ini Usulkan Pembentukan Pansus Haji

Masalah Kesehatan Haji Carut-marut, Anggota DPR Ini Usulkan Pembentukan Pansus Haji

Nasional
Jokowi: Dunia Menuju Neraka Iklim, Jangan Main-main Urusan Kekeringan

Jokowi: Dunia Menuju Neraka Iklim, Jangan Main-main Urusan Kekeringan

Nasional
Cek Fasilitas Jemaah Haji Indonesia di Armuzna, DPR Temukan Sejumlah Kekurangan

Cek Fasilitas Jemaah Haji Indonesia di Armuzna, DPR Temukan Sejumlah Kekurangan

Nasional
Timwas Haji DPR RI Soroti Kasur dan Kapasitas Tenda Jemaah di Arafah yang Terlalu Kecil

Timwas Haji DPR RI Soroti Kasur dan Kapasitas Tenda Jemaah di Arafah yang Terlalu Kecil

Nasional
KPK Sita Uang dan Aset Belasan Miliar Rupiah dari Tersangka Korupsi di DJKA

KPK Sita Uang dan Aset Belasan Miliar Rupiah dari Tersangka Korupsi di DJKA

Nasional
Soroti Terlambatnya Distribusi Kartu Nusuk, Timwas Haji DPR: Ini Problematika Besar

Soroti Terlambatnya Distribusi Kartu Nusuk, Timwas Haji DPR: Ini Problematika Besar

Nasional
Menlu Retno Minta Dukungan Finlandia untuk Pengakuan Palestina

Menlu Retno Minta Dukungan Finlandia untuk Pengakuan Palestina

Nasional
Inflasi Mei 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Inflasi Mei 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Nasional
Asops Panglima TNI Cek KRI Radjiman Wedyodiningrat-992 yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Asops Panglima TNI Cek KRI Radjiman Wedyodiningrat-992 yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Nasional
Bertemu Anies Baswedan, Fahira Idris Sampaikan Pesan dan Harapan dari Warga Jakarta

Bertemu Anies Baswedan, Fahira Idris Sampaikan Pesan dan Harapan dari Warga Jakarta

Nasional
Komnas Prediksi Laporan Adanya Jemaah Ilegal Kian Banyak Jelang Puncak Haji

Komnas Prediksi Laporan Adanya Jemaah Ilegal Kian Banyak Jelang Puncak Haji

Nasional
Jokowi Berikan 68 Sapi Kurban pada Idul Adha 2024

Jokowi Berikan 68 Sapi Kurban pada Idul Adha 2024

Nasional
Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi 'Online'

Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com