Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosok Capres-Cawapres Keinginan Jokowi yang Tak Diketahui PDI-P...

Kompas.com - 07/11/2022, 06:49 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan Presiden Joko Widodo soal pencalonan presiden dan wakil presiden tampak belum senada dengan sikap partai politiknya, PDI-P.

Meski telah berulang kali berbincang empat mata bersama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, tampaknya keduanya belum menemukan titik kesepakatan soal calon pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Menebak Sosok Capres-Cawapres yang Diinginkan Jokowi

Keduanya sempat berbincang pada 7 Juli 2022 di Istana Negara, sebelum Jokowi melantik Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP periode 2022-2027 pada Selasa siang.

Kemudian Jokowi dan Megawati berbincang selama 2 jam di Batutulis, Bogor, Jawa Barat, 8 Oktober 2022.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan keduanya membahas kesinambungan kepemimpinan pada Pemilu 2024 saat itu.

Baca juga: Teka-teki Sosok Capres yang Diinginkan Jokowi, Pengamat: Jawabannya Cukup Terang, Ganjar

Terbaru, Jokowi berharap partai politik tak berlama-lama menentukan capres-cawapres untuk kontestasi elektoral mendatang.

"Yang paling penting kalau saya ya... Memang harus hati-hati dalam memutuskan calon, tapi juga jangan terlalu lama, sehingga rakyat nanti bisa menilai," ujar Jokowi dalam wawancara khusus, seperti dikutip dari Kompas.id, Sabtu (5/11/2022).

Komentar Megawati

Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengungkapkan, Megawati memiliki pandangan sendiri terkait waktu deklarasi capres-cawapres.

Ia menceritakan pernah mengajukan pertanyaan pada putri Bung Karno itu soal alasan PDI-P tak kunjung mendeklarasikan capres-cawapresnya. Padahal, partai berlambang banteng moncong putih tersebut menjadi satu-satunya parpol di Indonesia yang bisa mengusung capres-cawapres sendiri, tanpa berkoalisi dengan parpol lain.

Akan tetapi, Megawati justru bertanya kembali pada Eriko terkait kesiapan para kader di Tanah Air.

"Saya sampaikan ke Ibu Ketua Umum, 'Bu, kenapa kita tidak segera deklarasi? Padahal PDI-P bisa maju dengan sendirinya'," tutur Eriko di Hotel Morissey, Jakarta Pusat, Minggu (6/11/2022).

Baca juga: Jokowi: Hati-hati Memutuskan Capres, tapi Jangan Terlalu Lama

"Dan beliau (Megawati) menyampaikan seperti ini, 'deklarasi kapan saja bisa. Memutuskan kapan saja bisa. Tapi apakah kita sudah siap?'" ungkap dia.

Eriko memandang Megawati menyadari bahwa belum semua wilayah dikuasai PDI-P.

"Menang bukan hanya menang saja. Katakan hanya dengan empat, lima wilayah bisa menang, bukan begitu. Indonesia adalah Indonesia, bukan ada yang mendominasi. Nah itu yang sedang kami kerjakan. Kenapa sekarang PDIP tidak ingin terburu-buru untuk menyampaikan hal ini," ungkapnya.

Tak tahu siapa capres-cawapres jagoan Jokowi

Eriko pun mengaku pihaknya tak tahu figur capres-cawapres yang diinginkan Jokowi.

Akan tetapi, ia sepakat bahwa pemimpin bangsa masa depan mesti menguasai ekonomi makro dan mikro sesuai kriteria yang disampaikan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Tapi, apakah itu menuju ke satu seseorang, coba tanyakan dengan beliau langsung," sebut dia.

Baca juga: Jokowi soal Kriteria Capres-Cawapres 2024: Paham Ekonomi Makro-Mikro hingga Data

Adapun Jokowi pun menuturkan figur capres-cawapres juga harus bekerja secara detail, menguasai data, dan cepat mengambil keputusan.

Hal itu diperlukan, lanjut dia, karena tantangan Indonesia di masa depan bakal lebih berat.

"Karena situasinya situasi yang tidak normal," ucapnya.

Jokowi dinilai ingin Ganjar jadi capres

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai berbagai kriteria capres menurut Jokowi mengerucut pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Pertama, Jokowi minta pemimpin di depan punya jam terbang tinggi. Arif menyebut kriteria itu dimiliki Ganjar yang sudah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

Kedua, publik melihat personifikasi antar tokoh politik, dan Ganjar digambarkan punya banyak kesamaan dengan Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Bonus Demografi Bukan Beban, tapi Kekuatan

"Yang dipersonifikasi sebagai (Jokowi-Ganjar) cenderung egaliter ya. Itu image ya. Saya tidak mengatakan itu sungguh-sungguh ya. Political images kan sebagai buku tanda bagi politikus," jelasnya.

Terakhir, Ganjar dan Jokowi berasal dari parpol yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com