Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh melaporkan, lembaganya telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 78,68 triliun sepanjang tahun 2020 hingga semester I tahun 2024.

Selain itu, BPKP juga melakukan penghematan belanja negara senilai Rp 192,93 triliun, serta mampu mengoptimalisasi penerimaan negara senilai Rp 38,75 triliun. Total kontribusi keuangan tersebut mencapai Rp 310,36 triliun.

"Sepanjang tahun 2020 sampai dengan triwulan I 2024, pengawasan BPKP telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara senilai Rp 78,68 triliun," kata Ateh saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Ateh menuturkan, pihaknya tidak hanya mengawasi akuntabilitas keuangan, namun juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang pembangunan.

Bidang pembangunan tersebut, antara lain bidang kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN/BUMD, hingga transformasi energi hijau.

"Dalam pelaksanaan pengawasan, kami konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver, bukan pihak yang sekedar mencari kesalahan," ucap Ateh.

Menurutnya, pengawasan Intern berhasil mendorong berbagai capaian positif.

Sebagai contoh di bidang infrastruktur, pihaknya telah mengawal perkembangan penyelesaian 204 Proyek Strategis Nasional (PSN).

Tidak hanya mengawal selesainya pembangunan fisik, BPKP turut memastikan infrastruktur yang dibangun telah menghasilkan perbaikan mobilitas dan pengurangan biaya logistik sehingga tercipta aktivitas ekonomi.

Baca juga: Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Kendati begitu, BPKP masih mendapati perlunya ruang perbaikan pada beberapa program pemerintah lainnya, di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

"Hasil Pengawasan BPKP terhadap 3 bidang tersebut menemukan fenomena permasalahan yang serupa, berupa isu koordinasi kelembagaan dan harmonisasi program antara instansi pusat dan daerah, serta isu kecukupan integrasi dan validasi data," ucapnya.

Sebagai rekomendasi, BPKP menyoroti pentingnya penyusunan kebijakan yang tepat, perencanaan yang baik dengan target kinerja terukur, hingga pengendalian sampai dengan monitoring.

"Oleh karenanya Rakornas 2024 kami laksanakan sebagai wadah untuk mengkoordinasi pengawasan agar efektif mengawal percepatan penyelesaian target-target pembangunan 2020-2024 yang tersisa," jelasnya.

Baca juga: Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pagi ini.

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Lalu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.