Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tsani Ancam Mundur dari Penasihat KPK, Alexander Sebut "Itu Hak Dia"

Kompas.com - 26/08/2019, 16:47 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Mohammad Tsani Annafari memiliki hak untuk mundur dari jabarannya sebagai penasihat KPK.

"Itu kan hak dia (Tsani). Siapapun boleh mengundurkan diri. Pegawai juga boleh mengundurkan diri kalau merasa bahwa kiprahnya enggak maksimal atau merasa KPK bukan suatu lembaga yang ideal karena diloloskannya capim KPK yang bermasalah," ujar Alex seusai tes kesehatan capim KPK di RSPAD Gatot Subroto, Senin (26/8/2019).

Hingga saat ini, Alex masih meyakini bahwa Panitia Seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 sudah mengakomodasi seluruh masukan dari masyarakat.

Baca juga: Banyak Dikritik, Pansel KPK Berharap Bisa Diskusi dengan Jokowi

Ia menambahkan, Pansel harus mendapatkan kepercayaan publik.

"Ya kita harus percaya pansel, kalau enggak percaya pansel terus percaya sama siapa lagi. Pansel pasti lebih banyak punya data selain masukan masyarakat," lanjut dia.

Sementara itu, soal yang dimaksud Tsani bahwa ada peserta seleksi yang melanggar etika, Alex tidak mengetahuinya.

"Nanti kita lihat siapa saja, saya enggak tahu siapa yang ditargetkan, saya enggak ngerti siapa yang bermasalah, apakah saya juga bermasalah?" lanjut dia.

Meski demikian, pada prinsipnya ia berharap capim terpilih nantinya mampu membawa KPK lebih baik.

Baca juga: Pansel Capim KPK Diminta Lebih Peka terhadap Masukan Publik

Diberitakan, Mohammad Tsani Annafari mengancam akan mundur sebagai penasihat KPK periode 2017-2021 bila ada orang yang cacat etik terpilih sebagai pimpinan KPK 2019-2023.

Ia menegaskan akan menolak menjadi penasihat pimpinan yang terindikasi cacat etik.

"Bagi saya, tidak mungkin saya bisa menasihati orang yang sudah saya nyatakan cacat secara etik dalam tugas KPK," ujar Tsani dilansir dari Antara, Minggu (25/8/2019).

"Suara internal KPK penting didengar karena mereka ini yang akan merasakan langsung dampak kehadiran para pimpinan ini dalam pelaksanaan tugasnya, karena mereka akan menentukan keputusan etik," lanjut dia. 

 

Kompas TV 20 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019 - 2023 menjalani tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Tes kesehatan para calon pimpinan KPK meliputi pemeriksaan kesehatan jasmani dan kejiwaan. Ada 40 dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat yang memeriksa baik kejiwaan maupun jasmani 20 calon pimpinan KPK. Hasil tes kesehatan calon pimpinan KPK diserahkan pihak RSPAD Gatot Subroto kepada pansel KPK pada Senin (26/8/2019) malam. Setelah tes kesehatan 20 calon pimpinan KPK akan menjalani rangkaian tes wawancara dan uji publik pada Selasa (27/8/2019) besok. #CalonPimpinanKPK #PemeriksaanKesehatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com