Banyak Dikritik, Pansel KPK Berharap Bisa Diskusi dengan Jokowi

Kompas.com - 26/08/2019, 11:53 WIB
Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Al Araf,di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOAnggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Al Araf,di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Al Araf, menilai, Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan masukan dari masyarakat sipil terkait seleksi capim KPK periode 2019-2023.

"Pansel dibentuk oleh Presiden dan bekerja secara independen. Namun, menurut saya, Presiden perlu juga mendengarkan aspirasi masyarakat dalam konteks penyeleksian 20 capim KPK saat ini yang akan mengerucut menjadi 10 nama nantinya," ujar Al Araf di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Jumat, Pansel Umumkan 10 Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Menurutnya, aspirasi dari masyarakat sipil terhadap rekam jejak 20 capim KPK perlu menjadi perhatian Jokowi agar arah pemberantasan korupsi menjadi lebih jelas.

Aspirasi masyarakat sipil, lanjut Al Araf, terhadap rekam jejak capim KPK saat ini menjadi perhatian publik.

Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara penting juga mendengarkan aspiras-aspirasi tersebut.

"Perlu mempertimbangkan masukan masyarakat sipil. Bukan suatu yang salah kalau Presiden berdiskusi dengan pansel, tapi bukan sebuah keharusan juga karena pansel bekerja secara independen," paparnya kemudian.

Baca juga: Pansel Tunjuk Luhut Pangaribuan dan Meutia Gani Jadi Panelis Ahli Seleksi Capim KPK

Sebelumnya, Koalisi Kawal Capim meminta Presiden Jokowi mengevaluasi pansel terkait 20 nama capim KPK yang lolos profile assessment.

"Dari mana pansel bisa menentukan indikator apa yang menentukan 20 nama itu terpilih dengan berbagai catatan yang sudah kami sampaikan," kata anggota koalisi, Kurnia Ramadhana, Minggu (25/8/2019).

Koalisi menganggap, dari 20 nama itu, masih ada calon-calon yang diduga bermasalah lolos tes profile assessment, misalnya ada calon yang diduga melanggar kode etik saat bertugas di lembaga terdahulu dan calon yang diduga mengancam pegawai KPK.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Pansel Capim KPK

"Presiden Jokowi merupakan kepala negara yang harus memastikan lembaga negara yang ada benar-benar bisa berjalan dengan baik," ungkapnya.

Diberitakan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, KPK masih menemukan calon pimpinan KPK periode 2019-2023 yang diduga bermasalah, tetapi masih lolos profile assessment.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Outbreak' Virus Corona di Korsel, Pemerintah Diminta Segera Amankan WNI

"Outbreak" Virus Corona di Korsel, Pemerintah Diminta Segera Amankan WNI

Nasional
Menelusuri Keberadaan Buron KPK Nurhadi dan Harun Masiku

Menelusuri Keberadaan Buron KPK Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Penyebaran Virus Corona di Korsel Meningkat, Dubes Minta WNI Tidak Panik

Penyebaran Virus Corona di Korsel Meningkat, Dubes Minta WNI Tidak Panik

Nasional
Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Nasional
Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Nasional
Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Nasional
Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Nasional
Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Nasional
Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X