Banyak Dikritik, Pansel KPK Berharap Bisa Diskusi dengan Jokowi

Kompas.com - 26/08/2019, 11:53 WIB
Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Al Araf,di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOAnggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Al Araf,di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Al Araf, menilai, Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan masukan dari masyarakat sipil terkait seleksi capim KPK periode 2019-2023.

"Pansel dibentuk oleh Presiden dan bekerja secara independen. Namun, menurut saya, Presiden perlu juga mendengarkan aspirasi masyarakat dalam konteks penyeleksian 20 capim KPK saat ini yang akan mengerucut menjadi 10 nama nantinya," ujar Al Araf di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Jumat, Pansel Umumkan 10 Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Menurutnya, aspirasi dari masyarakat sipil terhadap rekam jejak 20 capim KPK perlu menjadi perhatian Jokowi agar arah pemberantasan korupsi menjadi lebih jelas.

Aspirasi masyarakat sipil, lanjut Al Araf, terhadap rekam jejak capim KPK saat ini menjadi perhatian publik.

Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara penting juga mendengarkan aspiras-aspirasi tersebut.

"Perlu mempertimbangkan masukan masyarakat sipil. Bukan suatu yang salah kalau Presiden berdiskusi dengan pansel, tapi bukan sebuah keharusan juga karena pansel bekerja secara independen," paparnya kemudian.

Baca juga: Pansel Tunjuk Luhut Pangaribuan dan Meutia Gani Jadi Panelis Ahli Seleksi Capim KPK

Sebelumnya, Koalisi Kawal Capim meminta Presiden Jokowi mengevaluasi pansel terkait 20 nama capim KPK yang lolos profile assessment.

"Dari mana pansel bisa menentukan indikator apa yang menentukan 20 nama itu terpilih dengan berbagai catatan yang sudah kami sampaikan," kata anggota koalisi, Kurnia Ramadhana, Minggu (25/8/2019).

Koalisi menganggap, dari 20 nama itu, masih ada calon-calon yang diduga bermasalah lolos tes profile assessment, misalnya ada calon yang diduga melanggar kode etik saat bertugas di lembaga terdahulu dan calon yang diduga mengancam pegawai KPK.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Pansel Capim KPK

"Presiden Jokowi merupakan kepala negara yang harus memastikan lembaga negara yang ada benar-benar bisa berjalan dengan baik," ungkapnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X