Pansel Capim KPK Diminta Lebih Peka terhadap Masukan Publik

Kompas.com - 25/08/2019, 14:42 WIB
Konferensi pers Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (25/8/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKonferensi pers Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (25/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengingatkan Panitia Seleksi Capim KPK periode 2019-2023 untuk lebih peka dan responsif dengan masukan masyarakat sipil.

Hal itu disampaikan anggota koalisi sekaligus Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (25/8/2019).

"Kami Koalisi Kawal Capim KPK menuntut Pansel Pimpinan KPK agar lebih peka dan responsif terhadap masukan masyarakat," kata Kurnia.

Baca juga: Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ia menilai Pansel selama ini terkesan tutup telinga dan tak peduli dengan masukan atau kritikan dari masyarakat sipil.

Hal itu dinilainya terbukti dengan hasil pengumuman 20 nama capim KPK yang lolos tes "profile assessment" pada Jumat kemarin.

"Ini sudah mengerucut ke 20 nama kalau ditanya apakah Koalisi Kawal Calon Pimpinan KPK sepakat dengan 20 nama itu justru kita bertolak belakang. Dan kita menganggap masa depan KPK terancam dengan kinerja Pansel selama ini ketika kita membaca 20 nama yang beredar di masyarakat kini," ujarnya.

Kurnia mengungkapkan, dari 20 calon yang lolos itu masih ada nama-nama yang diduga bermasalah. Misalnya, ada calon yang diduga melanggar kode etik saat bertugas di lembaga sebelumnya dan figur yang diduga mengintimidasi pegawai KPK.

Baca juga: Saut Situmorang Sebut Pansel Capim KPK Sebelumnya Lebih Detail

"Yang harusnya Pansel bisa tangkap hal itu dan langsung pertanyakan kepada yang bersangkutan. Kemudian pernyataan KPK mengungkap ada figur yang diduga menerima gratifikasi tapi tidak dilaporkan dan dari situ apakah kita bisa memercayakan figur-figur ini untuk nantinya kelak akan memimpin lembaga antikorupsi?" kata dia.

Dengan demikian, ia berharap proses seleksi capim KPK bisa lebih ketat lagi. Khususnya dalam proses wawancara dan uji publik mendatang.

"Kita mengimbau sebenarnya agar nantinya ketika uji publik dan wawancara itu tidak diberikan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh tim ahli atau tim Pansel adalah pertanyaan yang terkesan normatif," ungkapnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X