Pansel Capim KPK Diminta Lebih Peka terhadap Masukan Publik

Kompas.com - 25/08/2019, 14:42 WIB
Konferensi pers Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (25/8/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKonferensi pers Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (25/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengingatkan Panitia Seleksi Capim KPK periode 2019-2023 untuk lebih peka dan responsif dengan masukan masyarakat sipil.

Hal itu disampaikan anggota koalisi sekaligus Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (25/8/2019).

"Kami Koalisi Kawal Capim KPK menuntut Pansel Pimpinan KPK agar lebih peka dan responsif terhadap masukan masyarakat," kata Kurnia.

Baca juga: Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ia menilai Pansel selama ini terkesan tutup telinga dan tak peduli dengan masukan atau kritikan dari masyarakat sipil.

Hal itu dinilainya terbukti dengan hasil pengumuman 20 nama capim KPK yang lolos tes "profile assessment" pada Jumat kemarin.

"Ini sudah mengerucut ke 20 nama kalau ditanya apakah Koalisi Kawal Calon Pimpinan KPK sepakat dengan 20 nama itu justru kita bertolak belakang. Dan kita menganggap masa depan KPK terancam dengan kinerja Pansel selama ini ketika kita membaca 20 nama yang beredar di masyarakat kini," ujarnya.

Kurnia mengungkapkan, dari 20 calon yang lolos itu masih ada nama-nama yang diduga bermasalah. Misalnya, ada calon yang diduga melanggar kode etik saat bertugas di lembaga sebelumnya dan figur yang diduga mengintimidasi pegawai KPK.

Baca juga: Saut Situmorang Sebut Pansel Capim KPK Sebelumnya Lebih Detail

"Yang harusnya Pansel bisa tangkap hal itu dan langsung pertanyakan kepada yang bersangkutan. Kemudian pernyataan KPK mengungkap ada figur yang diduga menerima gratifikasi tapi tidak dilaporkan dan dari situ apakah kita bisa memercayakan figur-figur ini untuk nantinya kelak akan memimpin lembaga antikorupsi?" kata dia.

Dengan demikian, ia berharap proses seleksi capim KPK bisa lebih ketat lagi. Khususnya dalam proses wawancara dan uji publik mendatang.

"Kita mengimbau sebenarnya agar nantinya ketika uji publik dan wawancara itu tidak diberikan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh tim ahli atau tim Pansel adalah pertanyaan yang terkesan normatif," ungkapnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X