Pansel Capim KPK Diminta Lebih Peka terhadap Masukan Publik

Kompas.com - 25/08/2019, 14:42 WIB
Konferensi pers Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (25/8/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKonferensi pers Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (25/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Panitia Seleksi Capim KPK periode 2019-2023 untuk lebih peka dan responsif dengan masukan masyarakat sipil.

Hal itu disampaikan anggota koalisi sekaligus Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (25/8/2019).

"Kami Koalisi Kawal Capim KPK menuntut Pansel Pimpinan KPK agar lebih peka dan responsif terhadap masukan masyarakat," kata Kurnia.

Baca juga: Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ia menilai Pansel selama ini terkesan tutup telinga dan tak peduli dengan masukan atau kritikan dari masyarakat sipil.

Hal itu dinilainya terbukti dengan hasil pengumuman 20 nama capim KPK yang lolos tes "profile assessment" pada Jumat kemarin.

"Ini sudah mengerucut ke 20 nama kalau ditanya apakah Koalisi Kawal Calon Pimpinan KPK sepakat dengan 20 nama itu justru kita bertolak belakang. Dan kita menganggap masa depan KPK terancam dengan kinerja Pansel selama ini ketika kita membaca 20 nama yang beredar di masyarakat kini," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kurnia mengungkapkan, dari 20 calon yang lolos itu masih ada nama-nama yang diduga bermasalah. Misalnya, ada calon yang diduga melanggar kode etik saat bertugas di lembaga sebelumnya dan figur yang diduga mengintimidasi pegawai KPK.

Baca juga: Saut Situmorang Sebut Pansel Capim KPK Sebelumnya Lebih Detail

"Yang harusnya Pansel bisa tangkap hal itu dan langsung pertanyakan kepada yang bersangkutan. Kemudian pernyataan KPK mengungkap ada figur yang diduga menerima gratifikasi tapi tidak dilaporkan dan dari situ apakah kita bisa memercayakan figur-figur ini untuk nantinya kelak akan memimpin lembaga antikorupsi?" kata dia.

Dengan demikian, ia berharap proses seleksi capim KPK bisa lebih ketat lagi. Khususnya dalam proses wawancara dan uji publik mendatang.

"Kita mengimbau sebenarnya agar nantinya ketika uji publik dan wawancara itu tidak diberikan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh tim ahli atau tim Pansel adalah pertanyaan yang terkesan normatif," ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JPU Tanggapi Pledoi Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Swab RS Ummi Hari Ini

JPU Tanggapi Pledoi Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Swab RS Ummi Hari Ini

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Covid-19 di Kota Bekasi

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Covid-19 di Kota Bekasi

Nasional
Saat Jokowi Bicara soal Arah Kemudi Relawannya untuk Pilpres 2024

Saat Jokowi Bicara soal Arah Kemudi Relawannya untuk Pilpres 2024

Nasional
Airlangga Hartarto: Peningkatan Kasus Covid-19 Harus Segera Dikendalikan, Jangan Sampai Ganggu Pemulihan Ekonomi

Airlangga Hartarto: Peningkatan Kasus Covid-19 Harus Segera Dikendalikan, Jangan Sampai Ganggu Pemulihan Ekonomi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Berita Terpopuler soal Sidang Etik Lili Pintauli | YLBHI Sebut Firli Bahuri Tak Berwawasan Kebangsaan

[POPULER NASIONAL] Berita Terpopuler soal Sidang Etik Lili Pintauli | YLBHI Sebut Firli Bahuri Tak Berwawasan Kebangsaan

Nasional
Satgas: 22 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Aktif Covid-19, Anggap sebagai Lampu Kuning

Satgas: 22 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Aktif Covid-19, Anggap sebagai Lampu Kuning

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Kembali Tembus 9.000-an, Positivity Rate 20,41 Persen

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Kembali Tembus 9.000-an, Positivity Rate 20,41 Persen

Nasional
Varian Corona Asal India di Kudus, Lonjakan Kasus, dan Strategi Pemerintah

Varian Corona Asal India di Kudus, Lonjakan Kasus, dan Strategi Pemerintah

Nasional
Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado?

Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado?

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes Minta Publik Jangan 'Underestimate' dan 'Overconfidence'

Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes Minta Publik Jangan "Underestimate" dan "Overconfidence"

Nasional
Antisipasi Mafia Alutsista, Prabowo Akan Negosiasi Langsung dengan Produsen

Antisipasi Mafia Alutsista, Prabowo Akan Negosiasi Langsung dengan Produsen

Nasional
Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Nasional
Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Nasional
Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Nasional
Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X