Pansel Capim KPK Diminta Lebih Peka terhadap Masukan Publik

Kompas.com - 25/08/2019, 14:42 WIB
Konferensi pers Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (25/8/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKonferensi pers Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (25/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengingatkan Panitia Seleksi Capim KPK periode 2019-2023 untuk lebih peka dan responsif dengan masukan masyarakat sipil.

Hal itu disampaikan anggota koalisi sekaligus Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (25/8/2019).

"Kami Koalisi Kawal Capim KPK menuntut Pansel Pimpinan KPK agar lebih peka dan responsif terhadap masukan masyarakat," kata Kurnia.

Baca juga: Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ia menilai Pansel selama ini terkesan tutup telinga dan tak peduli dengan masukan atau kritikan dari masyarakat sipil.

Hal itu dinilainya terbukti dengan hasil pengumuman 20 nama capim KPK yang lolos tes "profile assessment" pada Jumat kemarin.

"Ini sudah mengerucut ke 20 nama kalau ditanya apakah Koalisi Kawal Calon Pimpinan KPK sepakat dengan 20 nama itu justru kita bertolak belakang. Dan kita menganggap masa depan KPK terancam dengan kinerja Pansel selama ini ketika kita membaca 20 nama yang beredar di masyarakat kini," ujarnya.

Kurnia mengungkapkan, dari 20 calon yang lolos itu masih ada nama-nama yang diduga bermasalah. Misalnya, ada calon yang diduga melanggar kode etik saat bertugas di lembaga sebelumnya dan figur yang diduga mengintimidasi pegawai KPK.

Baca juga: Saut Situmorang Sebut Pansel Capim KPK Sebelumnya Lebih Detail

"Yang harusnya Pansel bisa tangkap hal itu dan langsung pertanyakan kepada yang bersangkutan. Kemudian pernyataan KPK mengungkap ada figur yang diduga menerima gratifikasi tapi tidak dilaporkan dan dari situ apakah kita bisa memercayakan figur-figur ini untuk nantinya kelak akan memimpin lembaga antikorupsi?" kata dia.

Dengan demikian, ia berharap proses seleksi capim KPK bisa lebih ketat lagi. Khususnya dalam proses wawancara dan uji publik mendatang.

"Kita mengimbau sebenarnya agar nantinya ketika uji publik dan wawancara itu tidak diberikan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh tim ahli atau tim Pansel adalah pertanyaan yang terkesan normatif," ungkapnya.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X