"Keunikan" Sektor Swasta Menyimpan Kekhawatiran bagi Pimpinan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan turut menindak korupsi sektor swasta yang terkait dengan kerugian negara. Namun, hal ini masih dibayang-bayangi ketidaklaziman sektor swasta di Indonesia.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan itu dalam diskusi Refleksi Gerakan Anti-Korupsi, Menjawab Tantangan 20 Tahun Reformasi, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

"Privat sectore di Indonesia itu unik," ujar Laode, dalam acara tersebut.

Laode ingat betul saat diminta untuk menjadi pembicara pada Rapat Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ia diminta menjelaskan mengenai profesional yang berintegritas untuk menekan korupsi di sektor swasta.

Namun, saat datang ke acara itu, Laode menyaksikan hal yang ia anggap unik. Sebab, jajaran kepengurusan Kadin banyak diisi pejabat negara dan mantan penjabat negara.

"Ketika saya sampai yang duduk paling depan itu pejabat-pejabat negara juga. Jadi anggota DPR, mantan menteri, itu masuk pengurus Kadin," kata dia.

Baca juga: Hadapi Korupsi Lintas Negara, KPK Kerjasama dengan ICAC Mauritius

Keunikan sektor swasta yang banyak diisi oleh jajaran pejabat negara menyimpan kekhawatiran tersendiri bagi Laode. Apalagi dalam berbagai kasus korupsi, pihak pemerintah kerap bersekongkol dengan pihak swasta.

"Jadi kalau perusahaannya dan pemerintahannya bersatu, ya KPK mau ngapain juga (susah) cuma dengan kurang dari 300 penyidik," ucap Laode.

Berdasarkan susunan Dewan Pengurus Kadin Indonesia periode 2015-2020, memang terdapat nama-nama pejabat atau mantan pejabat.

Di antaranya, Ketua Dewan Pertimbangan MS Hidayat (mantan menteri perindustrian), Ketua Dewan Penasihat Syarief Tjitjip Soetarjo (mantan menteri KKP).

Selain itu, ada juga Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Bambang Soesatyo (Ketua DPR). Kemudian, Wakil Ketua Umum Bidang UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif Sandiago Uno (Wakil Gubernur DKI Jakarta).