Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Desakan Mundur Menkominfo Budi Arie, Jokowi: Sudah Dievaluasi

Kompas.com - 03/07/2024, 11:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

KARAWANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.

Desakan mundur tersebut menyusul peretasan terhadap sistem pusat data nasional (PDN) yang hingga saat ini belum dapat dipulihkan sepenuhnya.

Menurut Presiden, semua hal terkait peretasan PDN sudah dievaluasi, termasuk tuntutan agar Budi Arie mundur.

"Semuanya sudah dievaluasi," ujar Jokowi usai meresmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power yang berada di Karawang, Jawa Barat pada Rabu (3/7/2024).

Baca juga: Safenet: Kalau Gentleman, Budi Arie Harusnya Mundur

Kepala Negara juga menuturkan, peretasan terhadap sistem sudah dievaluasi secara keseluruhan.

Menurut Presiden, peretasan terhadap sistem PDN tak boleh lagi terulang.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan agar seluruh data nasional memiliki back-up (penyimpanan cadangan).

"Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di back up semua data nasional kita," ungkap Jokowi.

"Sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," tegasnya.

Baca juga: Menkominfo dan Kepala BSSN Menghilang usai Ratas PDN di Istana, Tak Ikut Beri Keterangan Pers

Mantan Gubernur Jakarta itu menambahkan, serangan terhadap PDN sebenarnya juga terjadi di negara-negara lain.

Sehingga bukan hanya di Indonesia saja peretasan dengan menggunakan ransomware terjadi.

Sebelumnya, desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari posisi Menkominfo ramai digaungkan sejumlah pihak.

Salah satunya oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).

Safenet sebelumnya juga menggalang petisi yang menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.

Petisi tersebut terpampang dalam laman change.org dan sudah ditandatangani oleh puluhan ribu orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Punya Ketua Bappilu Eksekutif dan Legislatif, Hasto: Bukan Pemisahan

PDI-P Punya Ketua Bappilu Eksekutif dan Legislatif, Hasto: Bukan Pemisahan

Nasional
Ketika Megawati Menduga Bakal Jadi Target KPK Usai Pemeriksaan Hasto...

Ketika Megawati Menduga Bakal Jadi Target KPK Usai Pemeriksaan Hasto...

Nasional
Puan Minta Pemerintah Segera Cari Pengganti Dirjen Aptika yang Mundur

Puan Minta Pemerintah Segera Cari Pengganti Dirjen Aptika yang Mundur

Nasional
SYL Menangis Ceritakan Pernah Minta Jokowi-JK Jadi Saksi Meringankan

SYL Menangis Ceritakan Pernah Minta Jokowi-JK Jadi Saksi Meringankan

Nasional
KPU: 20 PSU yang Diperintahkan MK Masih Dijalankan secara Bertahap

KPU: 20 PSU yang Diperintahkan MK Masih Dijalankan secara Bertahap

Nasional
Puan Minta Mundurnya Dirjen Aptika Tak Ganggu Pemulihan Sistem PDN

Puan Minta Mundurnya Dirjen Aptika Tak Ganggu Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Puan Ungkap Alasan Megawati Perpanjang Masa Bakti DPP PDI-P dan Lantik Ganjar-Ahok

Puan Ungkap Alasan Megawati Perpanjang Masa Bakti DPP PDI-P dan Lantik Ganjar-Ahok

Nasional
KPU Tunggu Keppres dan DPR Terkait Pengganti Hasyim Asy'ari

KPU Tunggu Keppres dan DPR Terkait Pengganti Hasyim Asy'ari

Nasional
Bela Diri, SYL Putar Video Pidato Arahan Presiden Jokowi di Depan Hakim

Bela Diri, SYL Putar Video Pidato Arahan Presiden Jokowi di Depan Hakim

Nasional
Mega ke Yasonna: Lu Jadi Menteri Ngapain? Anak Buah Kita Ditarget Melulu

Mega ke Yasonna: Lu Jadi Menteri Ngapain? Anak Buah Kita Ditarget Melulu

Nasional
Soal Waktu Pelantikan Kepala Daerah, KPU Tunggu Arahan Kemendagri

Soal Waktu Pelantikan Kepala Daerah, KPU Tunggu Arahan Kemendagri

Nasional
Panglima TNI Sebut Prajurit yang Terlilit Judi 'Online' Bisa Dipecat, Kababinkum: Salah Satu Sanksinya

Panglima TNI Sebut Prajurit yang Terlilit Judi "Online" Bisa Dipecat, Kababinkum: Salah Satu Sanksinya

Nasional
Dokter Sebut Prabowo Masih Harus Kontrol ke RS Usai Jalani Operasi Kaki

Dokter Sebut Prabowo Masih Harus Kontrol ke RS Usai Jalani Operasi Kaki

Nasional
Masa Kerja Satgas BLBI Bakal Diperpanjang Lagi, Baru Sita Aset Rp 38,2 Triliun dari Target Rp 110,45 Triliun

Masa Kerja Satgas BLBI Bakal Diperpanjang Lagi, Baru Sita Aset Rp 38,2 Triliun dari Target Rp 110,45 Triliun

Nasional
SYL Menangis Saat Baca Pleidoi, Sebut Rumahnya di Makassar BTN dan Selalu Kebanjiran

SYL Menangis Saat Baca Pleidoi, Sebut Rumahnya di Makassar BTN dan Selalu Kebanjiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com