Deretan Menteri Jokowi yang Pernah Lontarkan Pernyataan Kontroversial

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan ini dua menteri Kabinet Indonesia Maju menjadi perhatian publik karena pernyataannya yang dinilai cukup kontroversial menanggapi kebijakan atau wacana yang berkembang di publik.

Kedua menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Terbaru, Muhadjir mendukung mahasiswa memanfaatkan pinjaman online (pinjol) untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT) jika kesulitan ekonomi.

Dia bahkan menyebut bahwa ada sebuah universitas di Jakarta yang sudah bekerja sama dengan pinjol untuk memberikan bantuan pembayaran kuliah kepada mahasiswanya.

Baca juga: Respons Presiden dan Wapres soal Desakan Budi Arie Mundur dari Jabatan Menkominfo

Muhadjir berpandangan, tidak masalah menggunakan pinjol selama resmi dan tidak merugikan

"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu. Termasuk pinjol, asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak?" ujar Muhadjir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 2 Juli 2024.

"Kan pinjol itu sebetulnya kan sistemnya saja. Kemudian terjadi fraud, terjadi penyalahgunaan, itu orangnya,” katanya lagi.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai mengatur bisnis pinjol pada tahun 2024. Padahal, sebelumnya bisnis peminjaman uang ilegal ini sempat menjerat masyarakat dengan bunga yang tinggi.

Sejumlah aturan mengenai bisnis pinjol legal diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk dari besaran bunga, aktivitas penagihan hingga soal kontak darurat.

Baca juga: Muhadjir: Pelaku Judi Online Dihukum, Penerima Bansos Itu Anggota Keluarganya

Sementara itu, Menkominfo Budi Arie sempat menuai kontroversi karena bersyukur bahwa pihak yang melakukan peretasan sistem Pusat Data Nasional (PDN) Sementara adalah pihak yang memiliki motif ekonomi.

Menurut dia, jika sampai negara yang melakukan serangan, maka permasalahan yang dihadapi Indonesia sangat berat.

Pernyataan Budi Arie menuai kecaman karena peretasan membuktikan adanya kelalaian sehingga dinilai seharusnya tidak bersyukur.

Selain dua menteri tersebut, beberapa menteri di era kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tercatat kerap melontarkan pernyataan hingga kebijakan yang kontroversial. Siapa saja? Berikut rangkuman Kompas.com:

Baca juga: Media Asing Soroti Peretasan PDN, Sebut Budi Arie Menteri Giveaway

Kompas.com/Dian Erika Menko PMK Muhadjir Effendy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Muhadjir Effendy

Selain pernyataan soal pembayaran kuliah bisa menggunakan pinjol yang mengajarkan mahasiswa untuk beruhutang, Muhadjir juga beberapa kali melontarkan pernyataan kontroversial saat ditarik mundur ke belakang.

Dia pernah menyarankan agar orang kaya menikahi orang miskin, sehingga mata rantai kemiskinan di Indonesia terputus. Pasalnya, jumlah keluarga miskin pada tahun 2020, mencapai 9,4 persen dari total 57 juta rumah tangga di Indonesia

"Saya minta ada semacam gerakan moral. Bagaimana supaya memutus mata rantai kemiskinan itu antara lain supaya yang kaya juga tidak harus memilih-milih ketika mencari jodoh ataupun menantu. Harus sama kaya. Jadi gerakan moral saja. Fatwa itu, anjuran," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 20 Februari 2020.

Kemudian, dia kembali menuai kontroversi karena memposisikan pelaku judi online yang seharusnya dihukum sebagai korban.

Baca juga: Muhadjir: PTN Kita Tax Spender Boy, Biasa Buang Duit tetapi Tak Biasa Cari Uang

Muhadjir melontarkan wacana memberikan bantuan sosial (bansos) kepada keluarga korban judi online.

"Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai penerima bansos," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Juni 2024.

Namun, Muhadjir akhirnya mengklarifikasi pernyatannya dengan menjelaskan bahwa yang menjadi sasaran penerima bansos korban judi online bukan pelaku, melainkan pihak keluarga.

"Perlu dipahami ya, jangan dipotong-potong, kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana, nah yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri/suami," katanya setelah Shalat Idul Adha di halaman Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Menteng, Jakarta pada 17 Juni 2024.

Baca juga: Jejak Kontroversi Muhadjir, Guru Honorer Masuk Surga hingga Wisuda Ajang Kampus Cari Duit

Kemudian, dalam pernyataan terbarunya, Muhadjir menyinggung soal wisuda yang bisa menjadi ajang bagi kampus untuk mencari duit atau keuntungan dari mahasiswa.

"Sebetulnya untuk swasta biasanya itu momen-momen untuk bisa mengenai biaya tinggi. Misalnya wisuda itu tarik yang tinggi, karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira anaknya mau wisuda, bayar berapa pun dikasih," ujar Muhadjir dalam rapat antara Komisi X DPR dan para mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 2 Juli 2024.

Menurut dia, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seharusnya bisa mandiri dalam hal pembiayaan. Muhadjir menyebut, seharusnya PTN bisa menggerakkan lembaga pencari dananya untuk mencari uang.

"Jadi memang menurut saya PTN kita itu memang tax spender boy. Jadi sudah biasa belanja, tidak biasa cari uang. Jadi harus ada perubahan karakter. Ajarilah mereka ini untuk cari duit, bukan untuk buang duit," kata Muhadjir.