Respons Presiden dan Wapres soal Desakan Budi Arie Mundur dari Jabatan Menkominfo

JAKARTA, KOMPAS.com - Peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 yang baru diketahui publik terjadi pada 20 Juni lalu, membuat banyak desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.

Diketahui, Budi Arie hampir satu tahun menjabat sebagai Menkominfo. Dia dilantik pada 17 Juli 2023.

Salah satunya datang dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) yang menggalang petisi agar Menkominfo Budi Arie mundur.

Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum mengatakan, petisi tersebut murni dikarenakan kinerja Budi Arie sebagai Menkominfo, bukan karena motif politik.

Baca juga: Media Asing Soroti Peretasan PDN, Sebut Budi Arie Menteri Giveaway

Dia pun menyoroti sikap Pemerintah yang tidak melayangkan permintaan maaf kepada publik karena kelalaian yang menyebabkan terjadinya peretasan tersebut.

Pasalnya, sejumlah layananan publik menjadi terganggu akibat terjadinya peretasan pada pusat data tersebut.

"Jadi bukan (minta maaf) karena lalai dalam pengelolaan. Jadi ini simbolik, kita menarget soal siapa yang sekarang bertanggung jawab paling besar soal PDN ini. Dan kita lihat memang Kementerian Kominfo ya,” kata Nenden dalam diskusi secara daring yang membahas peretasan PDN pada 29 Juni 2024.

Respons Presiden dan Wapres

Menanggapi desakan agar Budi Arie mundur dari jabatannya sebagai Menkominfo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa semua hal sudah dievaluasi.

"Semuanya sudah dievaluasi," ujar Jokowi usai meresmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power yang berada di Karawang, Jawa Barat pada 3 Juli 2024.

Jokowi juga memastikan bahwa peretasan terhadap sistem pusat data nasional itu sudah dievaluasi secara keseluruhan.

Baca juga: Tanggapi Desakan Mundur Menkominfo Budi Arie, Jokowi: Sudah Dievaluasi

Menurut Kepala Negara, solusi atas peretasan harus segera dicari agar tidak terulang.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan agar seluruh data nasional memiliki back-up (penyimpanan cadangan).

"Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back-up semua data nasional kita," kata Jokowi.

"Sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget,” ujarnya lagi menegaskan.

Kemudian, Jokowi menyebut bahwa serangan terhadap PDN sebenarnya juga terjadi di negara-negara lain. Sehingga bukan hanya di Indonesia saja peretasan dengan menggunakan ransomware terjadi.

Baca juga: Budi Arie Didesak Mundur, Projo: Masak Komandan Kabur?