PDI-P Punya Ketua Bappilu Eksekutif dan Legislatif, Hasto: Bukan Pemisahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kini memiliki Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) eksekutif dan legislatif. Sebelumnya, hanya memiliki Ketua Bapilu yang diduduki oleh Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Namun, muncul Ketua Bappilu Legislatif yang diisi oleh Bambang Pacul dan Ketua Bappilu Eksekutif diisi Deddy Yevri Sitorus saat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meresmikan perpanjangan masa bakti kepengurusan DPP periode 2019-2024 menjadi 2025.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa hal ini bukan berarti Bappilu DPP PDI-P dipisah.

"Sehingga ini bukan pemisahan, ini suatu bentuk kerja sama karena beratnya tugas yang dilakukan dan mempersiapkan anggota legislatif itu jauh lebih penting agar nantinya PDI Perjuangan betul-betul menjadi partai yang keputusannya membawa upaya untuk mengatasi persoalan rakyat tersebut," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Baca juga: Puan Ungkap Alasan Megawati Perpanjang Masa Bakti DPP PDI-P dan Lantik Ganjar-Ahok

Hasto juga mengatakan, adanya Ketua Bappilu eksekutif dan legislatif tidak berkaitan evaluasi terhadap kekalahan PDI-P pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dia menjelaskan bahwa peran besar Bambang Pacul saat menduduki jabatan Ketua Bappilu membuat PDI-P berhasil memenangkan pemilihan legislatif (pileg) tiga kali berturut-turut.

"Karena pileg kita kan menang pemilu tiga kali berturut-turut. Dan peran Mas Pacul di dalam mengkonstruksikan strategi pemenangan. Sehingga, ya meskipun kita tubuh banteng ini penuh luka, tetapi pileg mendapatkan kemenangan. Dan itu salah satunya juga karena peran dari Mas Pacul," ujar Hasto.

Dengan demikian, menurut dia, Ketua Bappilu eksekutif dan legislatif tetap satu kesatuan.

Selain memperpanjang masa bakti kepengurusan DPP PDI-P, Megawati juga melantik Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk masa bakti sampai tahun 2025.

Kemudian, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Perekonomian.

Baca juga: Ketika Megawati Menduga Bakal Jadi Target KPK Usai Pemeriksaan Hasto...