Stranas PK Sebut Masih Ada Pungli di Pelabuhan, tapi Ongkos Logistik Berhasil Ditekan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pungutan liar atau pungli disebut masih tetap terjadi di kawasan pelabuhan meski pemerintah telah menerapkan sistem digitalisasi

Ketua Pelaksana Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan mengatakan, sistem tata kelola yang telah dibangun pihaknya bersama 16 stakeholder lain tidak lantas membuat pelabuhan sama sekali bebas dari pungli.

Adapun perbaikan tata kelola pelabuhan menjadi salah satu fokus Stranas PK yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) pada 2018 tersebut.

"Kalau dibilang masih ada pungli enggak? Ya masih. Namanya sistem kalau manusia yang bikin," kata Pahala dalam diskusi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (3/7/2024).

Baca juga: Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Pahala mengatakan, seperti apapun sistem yang dibangun selama dibuat oleh manusia maka tetap ada celah yang tidak terkontrol.

Meski demikian, kata Pahala, perbaikan tata kelola pelabuhan yang menjadi aksi Stranas PK berhasil menekan biaya ongkos logistik (bongkar muat pelabuhan) Indonesia.

Berdasarkan laproan Bank Dunia, ongkos logistik di Indonesia begitu mahal yakni, 24 persen dari PDB atau senilai Rp 1.820 triliun.

Namun, setelah tata kelola pelabuhan diperbaiki, kata Pahala, ongkos logistik itu turun menjadi 12 sampai 13 persen.

"Kita sudah nantang ke Bank Dunia silakan disurvei, kita dengan senang hati disurvei supaya teman-teman terapresiasi," ujar Pahala.

Baca juga: Stranas PK Sebut Pemda Kekurangan 28.000 Auditor APIP

Menurut Pahala, wujud pemberantasan korupsi itu salah satunya terwujud dalam penurunan biaya logistik.

Sebab, ketika pelabuhan belum dibenahi pihak yang hendak membongkar kontainer di pelabuhan harus mengurus administrasi di 16 instansi atau kementerian di pelabuhan.

Dwelling time (waktu dari bongkar di kapal sampai keluar pintu pelabuhan) juga sudah berkurang dari tujuh hari menjadi satu sampai dua hari.

"Pencegahan korupsinya itu gitu. Kalau namanya sistem masih tergantung orang lebih banyak daripada sistem, yang cepat bisa lambat yang lambat bisa cepat," ujar mantan auditor Bank Dunia itu.